Sumber :
- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews -
Sejumlah media Australia menyebutkan Ibu Negara Ani Yudhoyono memiliki pengaruh luar biasa terhadap kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edi, Senin 16 Deseber 2013, menganggap bahwa pengaruh Ibu Ani terhadap Presiden SBY adalah hal yang biasa. Menurutnya, semua Ibu Negara di dunia pasti akan melakukan hal serupa.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Namun, Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Tjatur Sapto Edi, Senin 16 Deseber 2013, menganggap bahwa pengaruh Ibu Ani terhadap Presiden SBY adalah hal yang biasa. Menurutnya, semua Ibu Negara di dunia pasti akan melakukan hal serupa.
"Semua Ibu Negara punya pengaruh terhadap Kepala Negara. Pengaruh itu ada, tetapi apakah mempengaruhi urusan kenegaraan. Kalau diskusi kenegaraan dengan suami itu biasa," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta.
Pengaruh istri pada seorang presiden adalah hal yang lumrah, sejauh Ibu Negara tidak melakukan intervensi langsung pada pemerintahan. "Sulit diterima itu kalau ada intervensi langsung," kata ketua Fraksi PAN.
Sebelumnya, laman
The Australian
membeberkan sebuah kawat diplomatik yang ditulis oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada diplomat AS di Canberra dan CIA pada akhir tahun 2007, menyangkut dinamika politik di Indonesia.
Kawat rahasia itu menyebutkan, Ani Yudhoyono adalah satu-satunya orang yang paling dipercaya SBY dalam setiap masalah pada pemerintahannya. Saat memasuki periode kedua masa kepresidenannya, urusan penting SBY pun tak luput dari 'bisikan' Ani Yudhoyono.
"Ibu negara Indonesia telah memperluas pengaruhnya di Istana, dan tak terbantahkan Ia muncul sebagai penasihat utama Presiden," tulis kawat rahasia itu dilansir
The Australian
. [Baca selengkapnya: ]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Semua Ibu Negara punya pengaruh terhadap Kepala Negara. Pengaruh itu ada, tetapi apakah mempengaruhi urusan kenegaraan. Kalau diskusi kenegaraan dengan suami itu biasa," kata Tjatur di Gedung DPR, Jakarta.
