Sumber :
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews
- Transparency International menemukan, korupsi politik menjadi faktor pendongkrak sekaligus penjerumus Indeks Persepsi Korupsi suatu negara termasuk Indonesia. Bahkan, TI menemukan, korupsi di parlemen merupakan yang terkemuka.
"Risiko pelanggaran integritas terbesar ada di ranah politik," seperti disebutkan Transparency dalam rilis pers yang disiarkan 3 Desember 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bantah Selingkuh, Rizky Nazar Tantang Netizen Buktikan Video Ciuman dengan Salshabilla Adriani
Baca Juga :
Motif TikToker Galih Loss Buat Konten Penistaan Agama Terkuak, Ternyata Buat Cari Endorse
"Risiko pelanggaran integritas terbesar ada di ranah politik," seperti disebutkan Transparency dalam rilis pers yang disiarkan 3 Desember 2013.
Dan di Indonesia, korupsi politik ini justru belum tersentuh banyak dalam aksi pemerintah. Komitmen antikorupsi Pemerintahan SBY yang tertuang dalam ratifikasi UNCAC juga belum menyentuh ranah partai politik.
TI pun khawatir, indeks Indonesia akan melorot di tahun depan, menyusul ada Pemilu 2014. Perlu ada pengawalan terhadap isu dana kampanye dan integritas kandidat Pemilu 2014. Perlu juga penguatan di ranah penegakan dan pencegahan korupsi di parlemen.
Untuk 2013 ini, berita baik Indonesia ada di ranah hukum. TI memperoleh berita baik di bidang penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara ada stagnasi di korupsi legislatif dan partai politik.
Berita buruk muncul di lembaga peradilan dan kepolisian, serta lembaga-lembaga perizinan, perpajakan dan bea cukai.
Secara global, ada enam negara lain selain Indonesia yang berdasarkan survei menyatakan "parlemen dan legislatif adalah institusi paling korup" yakni antara lain Jepang, Taiwan, Lithuania, Paraguay dan Kolombia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dan di Indonesia, korupsi politik ini justru belum tersentuh banyak dalam aksi pemerintah. Komitmen antikorupsi Pemerintahan SBY yang tertuang dalam ratifikasi UNCAC juga belum menyentuh ranah partai politik.
