Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik merespons nota protes dari Partai Gerindra terkait daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Gerindra mengklaim sebanyak 3,7 juta lebih pemilih di 17 kabupaten/kota bermasalah yaitu memiliki nomor induk kependudukan (NIK) lebih dari satu.
"Itu yang dicek di lapangan oleh petugas KPU, sekarang kerjanya di tingkat kabupaten/ kota," kata Husni di kantornya, Jakarta, Selasa 19 November 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Program Beasiswa Kuliah S1 di Jepang, Bebas Biaya dan Dapat Uang Saku Rp12 Juta Perbulan
"Itu yang dicek di lapangan oleh petugas KPU, sekarang kerjanya di tingkat kabupaten/ kota," kata Husni di kantornya, Jakarta, Selasa 19 November 2013.
Husni menilai temuan Gerindra tersebut perlu diverifikasi secara faktual. Apakah kesalahan entri atau memang warga yang didata menyampaikan informasi yang beragam.
"Mungkin variasi masalahnya beda-beda. Kalau punya 2 NIK, saya misalnya, antara NIK lama dengan E-KTP beda. Bisa saja dia karena perbedaan itu kemudian tidak dianggap data dobel secara sistemik.Tapi kalau faktualnya nanti benar satu orang maka data lebihnya harus dihapus. Kalau
by sistem
kita tidak bisa menghapus yang seperti itu," katanya.
Husni mengakui data ganda bisa muncul akibat panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) tidak teliti dalam bekerja di lapangan. Salah satu contoh, mereka tidak menanyakan langsung pemilih yang diduga ganda atau memiliki NIK lebih dari satu saat melakukan verifikasi.
"Kalau dia tanya pasti diberitahu itu orang yang sama," ujarnya.
Terkait tuntutan Gerindra bahwa KPU harus menyelesaikan 3,7 juta data bermasalah tersebut dalam waktu 10 x 24 jam, Husni pun tidak keberatan. Ia yakin pihaknya dapat menuntaskan tanggung jawab.
"Artinya 10 hari sampai 29 November 2013, ya mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa tercapai, karena pada prinsipnya semua sedang kerja di bawah semua," katanya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengklaim menemukan 3.750.231 data pemilih bermasalah di dalam daftar pemilih tetap (DPT). Gerindra membawa bukti-bukti itu dengan sebuah mobil boks beserta nota protes atau somasi kepada Komisi Pemilihan Umum. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Husni menilai temuan Gerindra tersebut perlu diverifikasi secara faktual. Apakah kesalahan entri atau memang warga yang didata menyampaikan informasi yang beragam.
