Sumber :
- Rumgapres/Abror Rizki
VIVAnews – Wakil Ketua Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan DPR, Agus Gumiwang mengapresiasi langkah Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa untuk menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Selain itu, Komisi I juga mendukung upaya pemerintah untuk mengevaluasi kerjasama dengan Australia.
Agus pun berpendapat, seharusnya Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan Amerika. “Keputusan yang sama juga perlu diambil kepada Amerika,” kata Agus, Senin 18 November 2013.
Sebab, menurut dia, dari berbagai jawaban yang disampaikan oleh Australia dapat disimpulkan bahwa mereka memang melakukan penyadapan.
Baca Juga :
Neraca Perdagangan RI Surplus 47 Bulan Berturut-turut, Mendag: Bagian dari Keberhasilan Kemendag
“Sinyalir praktik penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia adalah yang sangat penting, dan itu tidak pernah dijawab secara resmi oleh pemerintah Australia, sehingga menimbulkan kesan bahwa penyadapan itu memang betul dilakukan,” ujar dia.
Menurut Agus, penyadapan yang dilakuan oleh negara tetangga itu sangat tidak etis dan melanggar konvensi internasional.
“Keputusan pemerintah RI ini selain memang untuk mendudukkan permasalahan secara proporsional, juga dilakukan dalam rangka menjaga martabat dan kewibawaan RI,” kata dia.
Isu penyadapan ini pertama kali diberitakan oleh harian Australia, The Sydney Morning Herald, mengutip informasi yang dibocorkan oleh Edward Snowden – mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat yang diburu Negeri Paman Sam karena membocorkan informasi intelijen negaranya dan kini mendapat suaka dari Rusia.
Sydney Morning Herald menyebut ada pos penyadapan di dalam gedung Kedutaan AS dan Australia di Jakarta. Sementara harian Inggris The Guardian menulis bahwa Badan Intelijen Australia (Defence Signals Directorate) sudah menyadap Indonesia sejak tahun 2007 ketika RI menjadi tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB di Nusa Dua, Bali. Namun aksi penyadapan itu dianggap gagal meski sudah menghabiskan biaya dan waktu.
The Guardian menulis, sebuah dokumen dari Edward Snowden mengungkap bahwa agen-agen intelijen AS dan Australia berupaya mengumpulkan nomor-nomor telepon para pejabat pertahanan dan keamanan Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007. Namun misi itu disebut tidak berhasil karena mereka hanya mendapatkan nomor ponsel Kapolda Bali.
Dalam aksi mata-mata itu, Badan Intelijen AS (NSA) bekerja bahu-membahu dengan Badan Intelijen Australia (DSD) untuk mendapatkan target mereka. “Tujuan dari upaya (spionase) ini adalah untuk mengumpulkan pemahaman yang kuat tentang struktur jaringan yang diperlukan dalam keadaan darurat,” kata dokumen yang didapat dari Snowden itu.
DSD bahkan disebut memasukkan ahli Bahasa Indonesia ke dalam timnya untuk memonitor dan menyeleksi informasi dan komunikasi yang mereka dapatkan. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Agus, penyadapan yang dilakuan oleh negara tetangga itu sangat tidak etis dan melanggar konvensi internasional.
