Menlu Marty Sebut Penyadapan Australia 'Unfriendly Act'

Menlu Marty Natalegawa
Sumber :
  • Dok. Kementerian Luar Negeri RI
VIVAnews - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa telah mengeluarkan sikap terkait terbongkarnya penyadapan telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting lainnya oleh Badan Intelejen Australia (DSD).
Remaja di Jaksel Sempat Open BO Sebelum Tewas Dicekoki Narkoba di Hotel

Marty dalam konferensi pers di kantornya, Senin 18 November 2013, mengatakan bahwa penyadapan tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan, privasi, Hak Asasi Manusia serta hubungan strategis diantara kedua negara. Bahkan Marty menyebut tindakan penyadapan tersebut sebagai 'Unfriendly Act'.
PDIP Sumbar Menang Atas Gugatan dari Kader Sendiri

Menurut Marty, terlepas dari masalah kenegaraan, setiap orang pasti mendambakan hak privacy seperti pembicaraan pribadi untuk disadap siapapun.
Sambut Hari KI Sedunia, RuKI Bergerak Berikan Edukasi ke Seluruh Indonesia

"Pendek kata, ini bukan hari yang baik dalam hubungan Indonesia dan Australia, ini sangat serius yang berdampak pada hubungan kedua negara, namun kita negara yang sanggup berpikir rasional, tegas, terukur," ujarnya.

Marty menolak menanggapi  respon yang akan diambil oleh Australia terkait langkah-langkah yang dilakukan Indonesia. Karena menurutnya, isu tersebut dikeluarkan oleh mereka sendiri, dan dalam hal ini Indonesia adalah korban.

"Karena kita sebagai victim. Jadi Australia yang harus segera menjelaskan apa yang mereka lakukan dan terutama menegaskan bahwa ini bukanlah sesuatu yang akan mereka lakukan dikemudian hari," tegasnya.

Menyikapi penyadapan tersebut, Pemerintah Indonesia juga memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. 

Penyadapan terhadap Presiden SBY diungkap oleh harian Inggris The Guardian dan harian Australia The Sydney Morning Herald, Senin 18 November 2013.

Merujuk pada dokumen mantan kontraktor Badan Intelijen AS Edward Snowden, kedua media itu menyatakan bukan hanya SBY yang menjadi target penyadapan Badan Intelijen Australia (DSD), tapi juga Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Dubes RI untuk As Dino Patti Djalal, mantan Menkeu RI yang kini menjabat Direktur Bank Dunia Sri Mulyani, dan mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Guardian melansir, dokumen yang mereka peroleh dari Snowden menunjukkan materi presentasi DSD dalam format Power Point. Dalam dokumen itu tertera jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target DSD, misalnya ponsel Nokia E-90-1 yang digunakan Presiden SBY dan Ani Yudhoyono, serta BlackBerry Bold 9000 yang dipakai Wakil Presiden Boediono. (umi)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya