Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews -
Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, menilai tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 semakin carut-marut. Surya pun meminta penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) untuk bertanggung jawab penuh.
"Jangan main-main dalam melakukan tahapan-tahapan. Kita tidak menginginkan ada penolakan hasil Pemilu . Mudah-mudahan tidak terjadi," kata Surya Paloh usai memberikan Kuliah Umum di Gedung Jenderal Besar Soeharto, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Senin 11 November 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Alasan Untung Cahyono Ungkit Pemilu Curang di Khutbah Id: Jamaah Pulang Mungkin Kebelet Pipis
"Jangan main-main dalam melakukan tahapan-tahapan. Kita tidak menginginkan ada penolakan hasil Pemilu . Mudah-mudahan tidak terjadi," kata Surya Paloh usai memberikan Kuliah Umum di Gedung Jenderal Besar Soeharto, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, Senin 11 November 2013.
Surya mengatakan kinerja penyelenggara pemilu akan menentukan partisipasi masyarakat dalam memilih. Oleh karena itu, ia menuntut mereka membuat aturan-aturan yang adil untuk seluruh peserta pemilu. "Jaga aturan itu, jangan dicederai," ujarnya.
Selain penyelenggara pemilu, Surya melihat perilaku peserta pemilu dan juga para elite di negara ini juga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat atau calon pemilih dalam pemilu. Jangan sampai, imbuhnya, pemilih merasa tidak ada manfaat dari pemilu dan penyaluran suara.
Lebih lanjut, Surya juga mengkritik praktik berdemokrasi di era reformasi sampai saat ini. Dari 540 kepala daerah hasil pilkada, kata dia, 58 persen atau 304 orang masuk tahanan.
Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2014 mendatang. Dalam penetapannya, KPU juga mempertimbangkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan masukan-masukan dari partai-partai politik.
Namun, penetapan DPT tersebut dipersoalkan sejumlah pihak karena masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum lengkap Nomor Induk Kependudukannya (NIK). Belakangan, KPU mengklaim sudah membersihkan 3 juta data pemilih dari total 10,4 juta yang bermasalah tersebut. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Surya mengatakan kinerja penyelenggara pemilu akan menentukan partisipasi masyarakat dalam memilih. Oleh karena itu, ia menuntut mereka membuat aturan-aturan yang adil untuk seluruh peserta pemilu. "Jaga aturan itu, jangan dicederai," ujarnya.
