Golkar dan NasDem Dukung KPU Tetapkan DPT

Warga mengecek daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2014
Sumber :
  • Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews
Sandra Dewi Tak Lagi Jadi Brand Ambassador Produk Ini, Buntut Kasus Harvey?
- Partai Golkar mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menunda penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Dengan ditetapkannya DPT, pemilih yang belum masuk DPT tidak berarti kehilangan hak pilihnya.

Sopir Sedan di Tangsel Jadi Tersangka Usai Tabrak Pemotor dan PKL

"Undang-undang memberikan celah kepada yang belum terdaftar tadi diakomodir dalam daftar pemilih tambahan dan khusus," kata Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin, di Gedung KPU, Jakarta, Senin 4 November 2013.
Pecahkan Rekor Tertinggi, Harga Emas Hari Ini Tembus Rp 1.249.000 Per Gram


Tak hanya itu, Nurul melanjutkan sampai hari H pun, jika ada pemilih yang belum terdaftar masih bisa memberikan suaranya dengan cara menunjukkan KTP/passport. Dengan demikian, mereka tetap bisa menggunakan hak politiknya.

"Jadi sebetulnya tidak ada yang terlambat seandainya penetapan DPT itu dilakukan pada hari ini. Tidak ada yang bakalan sia-sia karena yang kurang-kurang itu akan berjalan terus," ujarnya.


Terkait adanya sejumlah persyaratan yang masih bermasalah nomor induk kependudukan (NIK), atau bahkan seperti nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, KPU masih bisa mengantisipasinya walaupun DPT diketok hari ini.


NasDem Juga Setuju DPT Ditetapkan

Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda kembali penetapan daftar pemilih tetap bila masih banyak permasalahan dalam data pemilih.


"Tak keberatan bila harus ditunda lagi selama dua atau tiga minggu lagi. Hal itu demi penyempurnaan DPT, sehingga tak ada persoalan nantinya," kata Surya usai Pelantikan Pengurus DPW dan Pembekalan Caleg Partai NasDem se-Sumsel, di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 4 November 2013.


Meski begitu, lanjut Surya, bila KPU menyatakan persoalan DPT telah selesai dan bisa ditetapkan, maka NasDem tidak mempermasalahkan hal itu. Asal, semua masyarakat bisa terakomodir untuk bisa menggunakan hak pilihnya.


"Jangan sampai masalah pada Pemilu 2009 terulang kembali," katanya.


Hingga saat ini masih ada 10,4 juta data pemilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Meski mengakui tidak bisa membenahi seluruhnya, tapi KPU memastikan akan terus melakukan pembenahan meskipun nantinya daftar pemilih tetap (DPT) sudah ditetapkan.


Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU di daerah sampai saat ini terus melakukan pemberesan. Dalam proses penyelesaian DPT, KPU langsung bekerja turun ke lapangan melakukan kroscek.


Hadar menambahkan, pihaknya tidak bisa terus menuruti keinginan partai-partai politik yang menolak penetapan DPT secara nasional. Padahal tingkat nasional hanyalah melakukan rekapitulasi, sedangkan penetapan secara konkret terjadi di lapangan atau daerah.


"Kalau ada yang masih bermasalah paska diketok, yang tidak masuk (DPT), akan kami dorong ke pemilih khusus," katanya.


Sementara itu, anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan sejauh ini total DPT sebanyak 186.612.255 pemilih dengan rincian laki-laki 93.439.610, dan perempuan 93.172.645. Menurutnya, data tersebut terdistribusi di 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelurahan dan 545.778 TPS.


"Untuk data luar negeri, 2.010.280 orang. Hasil dari perbaikan dari sejak tanggal 20 Oktober 2013 sebesar 2.003.280 orang," katanya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga akan menerima penetapan daftar pemilih tetap (DPT), dengan syarat KPU tetap membersihkan 10,4 juta data pemilih yang bermasalah. Data bermasalah tersebut harus diperbaiki 30 hari dari hari ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya