Sumber :
- Antara/Rosa Panggabean
VIVAnews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Senin 4 November 2013, akan menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Menurut anggota KPU, Sigit Pamungkas, setelah penundaan pada 23 Oktober, mereka sudah melakukan langkah untuk memastikan dan melihat sejauh mana keraguan publik terverifikasi di lapangan.
"Dalam konteks itu kami perintahkan pada KPU di daerah untuk mengecek kembali mana yang nomor induk kependudukan (NIK) belum lengkap, turun ke lapangan, kunjungan ke beberapa daerah apakah data-data itu benar atau tidak," kata Sigit.
Hasilnya? Sigit mengatakan, mereka yang tidak memiliki NIK berdasarkan pengamatan KPU memang tidak mempunyai identitas, dan kartu keluarga (KK). Mereka sebagian besar ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
"Jadi seluruh Lapas, tidak ada NIK. Karena dalam pencatatan di Lapas, tidak ada metode yang mencatat NIK. Sehingga kami kesulitan untuk lakukan," ujarnya.
Untuk berapa jumlahnya, Sigit mengaku belum mencatat secara detail. Namun, ia meminta keterangan kepala lapas di seluruh daerah melalui KPU daerah. "Bahwa apa yang terjadi itu sedemikian adanya (para penghuni Lapas tidak memiliki identitas)," jelasnya.
Selain di Lapas, lanjut Sigit, ada pula masyarakat yang tidak mempunyai identitas, secara sporadik tersebar di beberapa tempat. Ia mencontohkan, di Mesuji, Lampung, ada masyarakat yang tidak diakui, dan tidak mempunyai nomor identitas.
"Itu problem-problem yang kami temui di lapangan dan semua masyarakat yang tidak punya NIK itu kami minta keterangan pada aparat setempat bahwa yang bersangkutan adalah warganya namun tidak punya identitas," terangnya.
10,4 juta bermasalah?
Terkait sekitar 10,4 juta daftar pemilih yang diduga tidak memiliki NIK, Sigit belum memasikan apakah sudah dibersihkan atau belum. Ia akan menunggu sampai rekapitulasi dilaksanakan pada hari ini.
"Nanti kita lihat rekapitulasi setelah pleno terbuka," katanya.
Lantas, bagaimana jika ada usulan dari partai politik untuk penundaan DPT kembali?
"Sebaiknya parpol lihat penjelasan KPU yang dilakukan kami selama dua minggu. Jangan buat pendapat terlebih dulu sebelum lihat progres kemajuan yang sudah dilakukan," ujarnya.
"Karena kalau belum lihat, lalu bilang pengunduran tanpa lihat data yang kami sampaikan pada partai politik maka itu menyampaikan pendapat tanpa melihat kemajuan yang terjadi," lanjut Sigit.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk berapa jumlahnya, Sigit mengaku belum mencatat secara detail. Namun, ia meminta keterangan kepala lapas di seluruh daerah melalui KPU daerah. "Bahwa apa yang terjadi itu sedemikian adanya (para penghuni Lapas tidak memiliki identitas)," jelasnya.
