Anas: SBY Kena Racun Pembisiknya

Rapimnas Partai Demokrat
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Putra Tamara Bleszynski Ditabrak Orang Tak Bertanggung Jawab di Depan Rumah
Ketua Presidium Pergerakan Perhimpunan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum menilai kemarahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui SMS adalah hal yang wajar.

Jokowi Launches Permanent Housing After Disaster in Central Sulawesi

Menurut Anas, Jumat 25 Oktober 2013, SBY hanya menerima informasi yang salah dan keliru dari orang-orang dekatnya.
Gandeng IDH.ID, KoinWorks Sediakan Layanan Pay Later bagi UMKM dan Ritel


"Justru dalam situasi seperti ini, Pak SBY korban dari masukan informasi yang salah dan tidak valid," kata Anas di kediamannya, Duren Sawit, Jakarta.


Dari struktur kalimat dalam pesan tersebut, Anas menganalisa pasti ada seseorang yang memberi informasi kepada SBY. Sebab, ia yakin SBY tidak mungkin secara sengaja mencari informasi.


"Ini racun. Itu yang membuat responnya menjadi kurang baik," ujarnya.


Namun, mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu mengaku tidak tahu siapa orang yang telah memberikan informasi menyesatkan kepada SBY itu. Orang yang mengetahui secara pasti, katanya, adalah SBY sendiri.


"Saya berharap pemberi informasi minta maaf ke Pak SBY karena tidak valid," katanya.


Rabu lalu, beredar SMS dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menyiratkan kemarahan kepada Anas Urbaningrum. SMS itu bocor ke kalangan wartawan di Gedung DPR RI.


Dalam SMS itu, SBY menyampaikan beberapa poin, namun wartawan hanya mengetahui dua poin. Poin pertama terkait mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjabat Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Poin kedua menyangkut kader Demokrat Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai sekjen ormas bentukan Anas itu.


Sedang poin kelima isi SMS sang Ketua Umum Demokrat yang bocor di gedung parlemen:
"5. Jika terbukti (anggota Fraksi Demokrat) Pasek menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN dan secara tidak langsung mencemarkan nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap."
(eh)




Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya