Akil Ditangkap, Nasdem Minta Pilkada Dihapus

Surya Paloh dan Rio Capella
Sumber :
  • Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews
Peluang Liverpool Gaet Xabi Alonso Mengecil
- Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar karena suap terkait sengketa pemilihan kepala daerah menuai tanggapan beragam dari berbagai kalangan termasuk politisi. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh misalnya, mendesak sistem pemilihan kepala daerah langsung dihapus saja.

Netizen Murka Disebut Suara Paslon 02 Nol: Mungkin Aku yang Dimaksud Angin Tak ber-KTP

"Nasdem mendukung penghapusan Pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD," kata Surya Paloh. "Terlalu banyak waktu, energi, dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada," ujar ketua umum partai yang mengusung jargon Gerakan Perubahan tersebut.
Pemudik Harus Hati-hati, Ada 19 Perlintasan Kereta Api di Brebes Tanpa Palang Pintu 


Menurut Paloh, kepala-kepala daerah yang dipilih rakyat secara langsung tidak serta-merta membuktikan kualitas dan integritas orang yang terpilih. Hal itu terbukti dengan begitu banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan pelanggaran hukum lainnya. "Data Kemendagri menyebutkan, hingga Juli 2013 sebanyak 298 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, maupun wali kota tersangkut kasus korupsi," ujar Paloh dalam pesan tertulisnya.


Dia menambahkan, "Belum lagi ekses pilkada langsung yang acapkali menimbulkan konflik horisontal, hingga puluhan orang tercatat meninggal dunia, dan ratusan lainnya luka-luka."


Menurut Paloh, degradasi moral di Indonesia sudah sedemikian parah, sehingga juga mengakibatkan hilangnya kepekaan sosial para pejabat negara. "Sebagai contoh apa yang telah dilakukan seorang Ketua MK Akil Mochtar. Akil harus dihukum yang seberat-beratnya dan penggantian ketua MK harus segera dilakukan," katanya.


Menyinggung adanya upaya dari pihak-pihak tertentu yang disinyalir berniat melemahkan peran Komisi pemberantasan Korupsi (KPK), Paloh mengatakan sangat menyayangkan hal tersebut. "Mereka yang pro terhadap pemangkasan peran KPK bisa dikatakan juga pro terhadap para koruptor. NasDem menentang hal itu dan mendukung penuh peran optimal KPK," ujarnya.


Meski demikian Paloh berharap keberadaan KPK di Indonesia tidak terlalu lama, karena hal itu menjadi indikator negatif bagi bangsa ini. "Tentunya kita berharap KPK tidak terlalu lama berada di Indonesia, karena hal itu mencerminkan tidak stabilnya negara kita. Tetapi saat ini kita masih memerlukan KPK dan harus kita dukung keberadaannya," kata Paloh. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya