Sumber :
VIVAnews
- Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat Suaedy Marasabesy menyatakan tidak keberatan dengan keputusan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak ikut menjadi peserta konvensi. Suaedy juga mengaku pihaknya tidak kecewa atas sikap Mahfud tersebut.
"Kami menghormati hak politik Pak Mahfud," kata Suaedy di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Kamis 29 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Cerita Perjuangan TikTokers Sasya Livisya, Sering Dapat Hate Comment karena Penampilannya
"Kami menghormati hak politik Pak Mahfud," kata Suaedy di Wisma Kodel, Kuningan, Jakarta, Kamis 29 Agustus 2013.
Baca Juga :
Terpopuler: Alasan Heerenveen Lepas Nathan Tjoe-A-On, Calon Kiper Timnas Indonesia Sabet Scudetto
Suaedy menuturkan ada mekanisme dalam konvensi yang mempersilakan setiap peserta untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu, apa yang ditempuh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu sudah masuk dalam ketentuan yang diatur.
"Kami beri ruang seluas-luasnya bagi tokoh nasional menggunakan ini. Kalau tidak menggunakan, masa kecewa," ujarnya.
Namun demikian, Suaedy menolak memberikan tanggapan saat ditanyakan alasan mundurnya Mahfud, yaitu belum jelasnya hak dan kewajiban peserta dan juga Partai Demokrat sendiri dalam konvensi. Ia menyerahkan kepada Ketua Konvensi, Maftuh Basyuni. "Nanti Pak Ketua akan menjelaskan," tuturnya.
Mahfud MD akhirnya memutuskan mundur dari konvensi capres Partai Demokrat. Mahfud merasa tidak harus mengikuti kontes politik yang ia nilai baik tersebut.
"Setelah saya merenung dan berkonsultasi kepada Allah SWT melalui salat istikharah serta mendiskusikan secara mendalam dengan tim politik saya maka saya memutuskan untuk tidak mengikuti Konvensi Partai Demokrat," kata Mahfud usai menjalani proses wawancara.
Selain Mahfud, politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla juga menolak ikut konvensi meski sudah dilobi secara intens. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Suaedy menuturkan ada mekanisme dalam konvensi yang mempersilakan setiap peserta untuk mengundurkan diri. Oleh karena itu, apa yang ditempuh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu sudah masuk dalam ketentuan yang diatur.
