Sumber :
- Antara/ Spedy Paereng
VIVAnews
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui wilayah Papua memiliki kekhususan dibanding dengan daerah lain dalam konteks pelaksanaan pemilu. Hal itu yang menjadi salah satu alasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) belum berjalan maksimal di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
"Mekanisme yang berlaku di Papua memang harus ada perlakuan khusus dalam hal pemutakhiran pemilih. Walaupun teman-teman di sana cek juga terus berjalan," kata Anggota KPU, Ferry Kurnia Riskiansyah, di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa 20 Agustus 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Ajak Bernostalgia, Dewa 19 hingga Reza Artamevia Guncang Panggung Soul Intimate Concert 2.0
Baca Juga :
BMKG Sebut Gelombang hingga 2,5 Meter Bakal Terjadi di Perairan Indonesia, Ini Lokasinya
"Mekanisme yang berlaku di Papua memang harus ada perlakuan khusus dalam hal pemutakhiran pemilih. Walaupun teman-teman di sana cek juga terus berjalan," kata Anggota KPU, Ferry Kurnia Riskiansyah, di Hotel Le Meredien, Jakarta, Selasa 20 Agustus 2013.
Ferry menuturkan satu daerah yang kondisinya mirip dengan Papua adalah Aceh. Untuk Papua sendiri, katanya, proses pemilukada pernah mengalami delay selama kurang lebih dua tahun. "Kendala KPU kabupaten/kota yang di lapangan cukup krusial. Kabupaten juga belum melakukan pencalonan calegnya," ujarnya.
Terkait penyusunan DPS, lanjut Ferry, data terakhir yang masuk ke KPU masih berupa catatan manual atau tertulis tangan untuk wilayah Papua dan Papua Barat. Untuk mempercepat proses pemutakhiran, KPU akan melakukan supervisi terhadap KPU Papua.
"Kami sedang berproses, KPUD sudah terbentuk, ketua KPUD dari pegunungan. Sekarang mendapat pengawalan cukup ekstra. Mudah-mudahn dalam proses pemutakhiran data ini bisa optimal," tuturnya.
Sebelumnya, Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan proses sosialisasi pemilu di Provinsi Papua mengalami hambatan yang serius. Dalam penelitian terbaru, LP3ES menemukan sebanyak 80 persen desa di Papua tidak mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
"Kendala utama tidak diumumkannya DPS tersebut adalah adanya 70,3 persen DPS yang tidak tersedia di desa-desa di Provinsi Papua," kata Direktur LP3ES, Kurniawan Zein.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ferry menuturkan satu daerah yang kondisinya mirip dengan Papua adalah Aceh. Untuk Papua sendiri, katanya, proses pemilukada pernah mengalami delay selama kurang lebih dua tahun. "Kendala KPU kabupaten/kota yang di lapangan cukup krusial. Kabupaten juga belum melakukan pencalonan calegnya," ujarnya.
