POLITIK

Jenderal Moeldoko Diminta Efisienkan Postur TNI

Efisiensi itu dengan perekrutan yang lebih sedikit

ddd
Kamis, 1 Agustus 2013, 08:45
Jenderal Moeldoko
Jenderal Moeldoko (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memilih Jenderal TNI Moeldoko sudah tepat. Sebab, menurut Priyo, Moeldoko dinilai salah satu jenderal yang netral. Sehingga, pilihan Presiden ini penting di tengan tahun politik yang krusial.

Tapi, Priyo meminta, jika Moeldoko sudah resmi menjadi Panglima TNI, langkah pertama yang harus dia lakukan adalah pengurangan jumlah prajurit TNI, agar tidak membengkak. Sebab, jumlah prajurit yang terlalu banyak, tak sesuai lagi dengan era saat ini. "Kita perlu postur TNI yang efisien," kata Priyo di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2013.

Saat ini saja, kata Priyo, jumlah prajurit sudah hampir 500 ribu. Sementara saat ini, tidak lagi dibutuhkan jumlah prajurit yang membengkak, tapi efektifitas individu. "Pengurangannya jangan dipangkas atau pensiun dini, tetapi pada sistem perekrutan saja," ujar dia.

Selain pengurangan jumlah personel TNI, kata Priyo, Moeldoko juga harus mengganti peralatan perang yang lebih modern. Sebab, peralatan perang saat ini sudah sangat tertinggal dengan negara lain.

"Jadi, ke depan perlu ada pemikiran dramatis untuk menata sistem angkatan bersenjata kita," ujar dia.

Sempurnakan TNI AL

Sementara Anggota Komisi I Bidang Luar Negeri dan Pertahanan, Susaningtyas Kertopati, berharap Jenderal TNI Moeldoko, meski berasal dari Angkatan Darat, harus bisa memahami dan menyempurnakan Angkatan Laut dan Angkatan Udara saat menjadi Panglima TNI.

Untuk Angkatan Laut sendiri, kata Susaning, saat ini harus menjaga 17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, sementara dari jumlah itu, 92 pulau berada di wilayah paling luar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan negara tetangga, serta digunakan sebagai titik-titik batas terluar (base point) pengukuran batas wilayah NKRI dengan negara tetangga.

"Terkait dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara, kedudukan pulau terluar merupakan beranda Nusantara yang harus terus dipantau dan diawasi," kata Susaning.

Selain menjaga pulau-pulau itu, kata Susaning, TNI AL juga harus bisa menjalankan tugas-tugas militer matra laut. Serta, berupaya melakukan langkah-langkah proaktif lainnya demi meningkatkan ketahanan nasional di wilayah atau kawasan perbatasan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai upaya menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan.

Untuk itu, kata Susaning, pemenuhan alat sistem pertahanan (alutsista) harus teranggarkan dengan baik dan dengan tata cara yang dapat diterima pihak manapun. Hal ini, Susaning menambahkan, agar TNI AL mampu menghadapi tantangan perkembangan ancaman keamanan laut dalam bentuk apapun.

Sebab, kata dia, saat ini alutsista yang ada belum memadai untuk mengawal Zona Ekonomi Ekslusif dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), terutama dalam atasi penjarahan ikan, logging, dan perompakan.


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
rendrasuharto
01/08/2013
ha ha ha priyo si bemper koruptor siap2 masuk bui ajalah.
Balas   • Laporkan
samasaja
01/08/2013
Oh bangganya kalo liat TNI kita kuat. Jangankan bener2 kuat, kuat menggertak aja sudah melegakan hati. jgn krn jago di kelas trus belum pernah ikut perang trus jadi jenderal. Jadinya ya presiden penakut, bisanya minta maaf dan nyalahin bawahan.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog