- Antara/ Yusran Uccang
VIVAnews - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menyatakan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap moral elit politik menurun akibat keteladanan elit politi itu sendiri.
Berkaitan dengan hal ini, Partai Nasional Demokrat berusaha merebut ketidakpercayaan masyarakat terhadap para elite politik, khususnya dari partai lama.
"Nasdem akan menangkap apa yang dinginkan rakyat, sehingga rakyat bisa membedakan apa yang diperjuangkan partai lama," kata Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, menanggapi hasil survei LSI, Senin, 8 Juli 2013.
Ia menegaskan, partainya menginginkan perubahan dapat terjadi pada Pemilu 2014 nanti dan dapat memperoleh tiga besar perolehan suara. "Kita harapkan para calon legislator (caleg) berjuang dengan sungguh-sungguh," katanya.
Menurut Rio, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap elite politik bukanlah fenomena yang baru karena sudah dirasakan adanya kegelisahan publik terhadap para pemimpin atau elit parpol yang miskin keteladanan.
Dari survei yang dilakukan LSI, tak banyak politisi yang jadi teladan ditunjukkan dengan 52,10 persen responden yang menjawab. Sementara itu yang beranggapan politisi masih bisa dijadikan teladan hanya 47,10 persen.
"Publik menilai tidak banyak elite atau politisi yang bisa dijadikan teladan bagi masyarakat," kata peneliti LSI, Rully Akbar.
Riset moralitas publik dilakukan pada tanggal 3-5 Juli 2013 dengan 1.200 responden dari 33 provinsi. Metode yang digunakan adalah quick poll dilengkapi dengan penelitian kualitatif, FGD, serta in depth interview.
Survei dengan margin of error 2,9 persen itu menyatakan 51,5 persen masyarakat tidak percaya komitmen elit politik untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kebijakan dan perilaku. Hanya 37,5 persen publik yang menyatakan mereka percaya dengan komitmen moralitas publik para elite politik. (adi)
Penghulu dan Penyuluh Dilibatkan Sebagai Aktor Resolusi Konflik Berdimensi Agama
Penangangan konflik sosial yang berdimensi agama yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, harus terus dilakukan. Kementerian Agama bahkan melibatkan penghulu.
