POLITIK

Lewat Voting, UU Ormas Disahkan DPR

"UU ini mengakhiri UU sebelumnya yang dikeluarkan tahun 1985.”

ddd
Selasa, 2 Juli 2013, 13:14
Sidang paripurna DPR.
Sidang paripurna DPR. (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

VIVAnews – Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR, Selasa 2 Juli 2013. Sebelum disahkan, paripurna diwarnai perdebatan antaranggota dewan yang menolak dan menyetujui pengesahan RUU tersebut.

Meskipun sebagian besar fraksi menyetujui agar RUU disahkan hari ini, pimpinan sidang Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memilih untuk melakukan voting.

“Karena masih ada perdebatan, maka pengambilan keputusan ini akan diambil melalui mekanisme voting,” kata Taufik.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam voting adalah dengan menghitung suara per fraksi.

Fraksi yang menyetujui agar RUU ini disahkan adalah Demokrat (107 anggota), Golkar (75 orang), PDIP (62 orang), PKS (35 orang), PPP (22 orang), PKB (10 orang). Dengan demikian, anggota DPR yang menyetujui pengesahan RUU Ormas menjadi UU sebanyak 311 orang dari total anggota yang hadir di paripurna 361 orang.

Sementara fraksi yang menolak pengesahan RUU Ormas adalah PAN (26 orang), Gerindra (18 orang), dan Hanura (6 orang), sehingga total anggota DPR yang menolak hanya 56 orang.

Dengan perhitungan suara itu, maka RUU Ormas resmi disahkan menjadi UU. “Setuju (disahkan),” kata mayoritas anggota DPR menjawab pertanyaan pimpinan sidang Taufik Kurniawan.

Sebelum pengesahan UU ini, anggota Fraksi Gerindra Martin Hutabarat sempat menginterupsi untuk meminta pengesahan UU Ormas ditunda. Ia berpendapat UU itu seharusnya disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat sebelum disahkan. Sementara anggota Fraksi PAN Ahmad Rubai mengatakan, RUU Ormas belum perlu disahkan karena masih banyak ormas yang menolak.

Di sisi lain, fraksi yang mendukung pengesahan RUU berpendapat RUU Ormas amat penting. “Pasal-pasal ini tidak menghambat kebebasan berserikat. UU ini mengakhiri UU sebelumnya yang dikeluarkan tahun 1985,” kata anggota Fraksi PKS Nur Yasin.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
ipinkarifin
03/07/2013
Pelanggaran ORMAS terjadi karena ketidak mampuan para penegak Hukum itu sendri utk bertindak tegas, adil dan proporsional krn smua pelanggaran sudah diatur oleh perundang2xan baik itu Pidana, Perdata, Ham, Tipikor ataupun yg lainnya. Jadi naif sekali mela
Balas   • Laporkan
babi-ngepet
02/07/2013
BAGAIMANA NASIB FPI..BUBA..TIDAK..BUBAR...TIDAK....????
Balas   • Laporkan
frogman
02/07/2013
Ahmad Rubai mengatakan, RUU Ormas belum perlu disahkan karena masih banyak ormas yang menolak,hmmm...tnyt,lbh penting ormas drpd keinginan masyarakat,yg menolak RUU ini pasti ormas2 sampah, termasuk partai2 sampah,,,,
Balas   • Laporkan
balonbalon | 02/07/2013 | Laporkan
@Frogman: Setuju... Mereka takut dengan UU Ormas karena tidak punya itikad baik dalam membentuk dan menjalankan Ormas.
antisrael | 02/07/2013 | Laporkan
mulutmu bau, banyak banget sampahnya


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog