Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Golkar menilai tindakan PKS itu hanyalah bagian dari strategi politik jelang pemilu 2014 mendatang.
"Itu bagian dari ikhtiar, pilihan politiklah. Cara untuk menang. Jadi PKS ingin menang dengan cara tidak mendukung kenaikan BBM. Tidak ada masalah," kata Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis 27 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Itu bagian dari ikhtiar, pilihan politiklah. Cara untuk menang. Jadi PKS ingin menang dengan cara tidak mendukung kenaikan BBM. Tidak ada masalah," kata Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, saat ditemui di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis 27 Juni 2013.
Indra mengatakan menolak BBM merupakan pilihan politik PKS untuk mengatasi masalah mereka. Ketika PKS mengalami penurunan elektabilitas, muncul masalah terkait mantan presidennya, sikap itu diambil untuk mendapat simpati publik.
"Dalam politik, selama itu bukan pelanggaran hukum itu sah-sah saja," ujarnya.
Terkait kontrak politik yang diteken PKS dengan Presiden SBY atau koalisi partai pendukung pemerintah, Indra mengatakan itu bukanlah kontrak hukum, dan tidak berada pada ranah konstitusi. Dia menekankan bahwa kontrak politik bersifat perdata, dan sangat personal.
"Bukan sebuah undang-undang yang tinggi. Misalnya antara presiden dengan wakil presiden atau presiden dengan ketua partai-partai politik," jelasnya.
Indra mengerti dengan langkah PKS karena mereka harus menyelamatkan diri dari keterpurukan. Apakah nantinya berhasil atau tidak, dia menyerahkannya kepada masyarakat.
"Jadi apapun langkah PKS adalah langkah politik. Pilihan politiknya PKS termasuk dengan tidak mendukung kenaikan BBM. Itulah langkah politik untuk kepentingan PKS sendiri. Posisi PKS di masyarakat," tuturnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Indra mengatakan menolak BBM merupakan pilihan politik PKS untuk mengatasi masalah mereka. Ketika PKS mengalami penurunan elektabilitas, muncul masalah terkait mantan presidennya, sikap itu diambil untuk mendapat simpati publik.
