Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews -
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq menilai ada kepentingan politik di balik desakan sejumlah anggota koalisi untuk mengeluarkan PKS dari Sekretariat Gabungan. Desakan ini, menurut Mahfudz, terkait dengan kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.
Kepada wartawan di Gedung DPR, Senin 24 Juni 2013, Mahfudz menilai desakan anggota koalisi yang ingin mengeluarkan PKS dari Setgab sudah muncul jauh hari sebelum Sidang Paripurna DPR untuk mengesahkan UU APBN Perubahan 2013. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan penggelontoran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). PKS menolak dua kebijakan tersebut, meski ada dalam koalisi.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Kepada wartawan di Gedung DPR, Senin 24 Juni 2013, Mahfudz menilai desakan anggota koalisi yang ingin mengeluarkan PKS dari Setgab sudah muncul jauh hari sebelum Sidang Paripurna DPR untuk mengesahkan UU APBN Perubahan 2013. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan penggelontoran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). PKS menolak dua kebijakan tersebut, meski ada dalam koalisi.
"Sebelum itu sudah muncul desakan. Mereka punya kesempatan mengisi kursi itu," kata Mahfudz. Dia menegaskan, masalah sikap PKS itu adalah urusan partainya dengan SBY sebagai pimpinan Setgab sekaligus Presiden RI.
Seharusnya, kata dia, partai lain tak ikut komentar dan mendorong PKS untuk keluar koalisi. "Kalau masih, ya syahwat politik mereka
nggak
bisa dibendung lagi. Ini nyata terlihat. Syahwat politik kan urusan mereka," kata dia.
Sementara, kata Mahfud, sampai saat ini partainya masih menunggu keputusan SBY untuk menentukan nasib PKS. "Posisi PKS masih tetap menunggu. Tapi di bawah PKS tetap bekerja termasuk membantu masyarakat imbas BBM," ujar dia. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sebelum itu sudah muncul desakan. Mereka punya kesempatan mengisi kursi itu," kata Mahfudz. Dia menegaskan, masalah sikap PKS itu adalah urusan partainya dengan SBY sebagai pimpinan Setgab sekaligus Presiden RI.
