POLITIK

Kepala Daerah dari PKS Wajib Salurkan BLSM

"Walaupun tidak setuju dari awalnya, kita terikat Undang-Undang."
Rabu, 19 Juni 2013
Oleh : Suryanta Bakti Susila, Nila Chrisna Yulika
Wakil Ketua DPR RI Mohamad Sohibul Iman
VIVAnews - Meski Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), namun, partai itu memastikan bahwa semua kepala daerahnya wajib ikut membagikan BLSM.

Menurut Ketua DPP PKS, Sohibul Iman, meski partainya memiliki suara berbeda, namun kepala daerah terikat Undang-undang yang memang harus menyukseskan program pemerintah.

"Kita walaupun tidak setuju dari awalnya, kita terikat Undang-undang, harus ikut, masak kita menentang Undang-Undang," kata Sohibul di Gedung DPR, Rabu 19 Juni 2013.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua DPP lainnya, Nasir Djamil, dia mengatakan, bahwa gubernur dan kepala daerah adalah kepanjangan presiden di daerah, sehingga, tugasnya memang harus menyukseskan program pemerintah.

"Jadi, sebagai gubernur punya tanggungjawab yang melekat di jabatannya tentu ini harus, dilakukan," kata Nasir.

Untuk itu, sebagai gubernur, harus mengikuti apa yang sudah menjadi program pemerintah. Meskipun, ada beberapa pandangan secara pribadi yang menolak pembagian BLSM tersebut.

"Sebagai gubernur harus mengikuti, tapi berpendapat tentu boleh-boleh saja, seperti Jokowi silahkan, tapi sebagai seorang gubernur tentu dia harus membantu presiden," ujar dia.

PKS memiliki kader yang duduk sebagai kepala daerah. Di antaranya, Ahmad Heryawan di Jawa Barat, Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara, dan Irwan Prayitno di Sumatera Barat. Partai ini juga memiliki kader yang duduk sebagai bupati/walikota seperti Nurmahmudi Ismail di Depok dan Muhammad Kasuba di Halmahera Selatan. (eh)
TERKAIT
    Error

    An Error Was Encountered

    The configuration file ../../shared/config/ads/Array.php does not exist.