POLITIK

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Serahkan Nasib Tiga Menterinya ke SBY

Rapat paripurna DPR tetap mengesahkan APBNP 2013.

ddd
Selasa, 18 Juni 2013, 00:48
Voting paripurna DPR pengesahan RAPBNP 2013.
Voting paripurna DPR pengesahan RAPBNP 2013. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)
VIVAnews - Dalam rapat paripurna DPR untuk mengesahkan APBNP 2013, Senin malam 17 Juni 2013, Partai Keadilan Sejahtera tetap bersikap menolak agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013 itu disahkan.

Meskipun pada akhirnya, keputusan paripurna DPR tetap mengesahkan APBNP tersebut.

Atas sikap PKS yang berseberangan dengan setgab, partai dahwah ini pasrah atas nasib tiga menterinya yang saat ini menjadi pembantu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Sekali lagi, persoalan menteri kader PKS itu hak prerogatif Presiden," kata politisi PKS, Abdul Hakim di Gedung DPR, Senin malam.

Yang paling penting, kata Hakim, partainya sudah memperjuangkan keinginan konstituennya yang berkeinginan agar harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak naik.

PKS, menurutnya, juga membantah jika aksi penolakan tersebut hanya untuk mencari muka di masyarakat.

"Saya kira tidak demikian (cari muka), kami disumpah untuk memperjuangkan konstituen kami. Terlepas, apa hasilnya itu merupakan proses demokrasi dan telah dilakukan di DPR ini dan keputusan diambil. Kami hargai," kata dia. (adi)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
balonbalon
18/06/2013
Bahh.. seharusnya SBY nggak naikin harga BBM, justru harusnya turunin semurah mungkin, kalo bisa gratis!!!. Urusan APBN membengkak mah biar aja dipusingin ama presiden akan datang...
Balas   • Laporkan
woro-lanang
18/06/2013
"Sekali lagi, persoalan menteri kader PKS itu hak prerogatif Presiden,",kalau ini statement Partai , Partai ini tidak punya idialisme, Nggak dilarang toh kalau mengundurkan ini kalau nggak sejalan apalagi beda prinsip ,piye arep kerjo le?!
Balas   • Laporkan
laifar
18/06/2013
Ada dua pihak, yang satu ga tegas, yang satu carmuk. Tapi kedua2nya pinter dan hati2 dalam bermanuver. Tentu saja tau kan, manuver dari si "ga tegas" ya lama, bertele2, penuh pertimbangan. Sedangkan manuver si "carmuk" menunggu langkah dari si "ga tegas"
Balas   • Laporkan
laifar | 18/06/2013 | Laporkan
Kalau si "ga tegas" akhirnya tegas, maka si "carmuk" akan bertindak seolah2 dunia ini kejam, tidak ada demokrasi, dan dizholimi. si "carmuk" berubah menjadi si "oportunis", mencari simpati rakyat. Inilah politik..
cengceng
18/06/2013
COPOT AJA MENTERI2 DARI PKS,PAK SBY TERLALU BANYAK PERTIMBANGAN.INI SUDAH JELAS MELECEHKAN KOALISI
Balas   • Laporkan
aganbesar
18/06/2013
@akti: dua2nya blooon .... bin katrok
Balas   • Laporkan
akti
18/06/2013
Presiden gak tau aturan ya begitu...sistem pemerintahan presidentil kok mau dibawa ke parlementer. Angkat mentri dari partai buat "nyuap" partai supaya nurut? berarti Presiden menyalahgunakan jabatan dong. Ini presidennya yang bodoh apa PKS yg pinter?
Balas   • Laporkan
cangkeme
18/06/2013
wajar klo ada perbedaan, namanya jg demokrasi..
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog