- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews – Komisi Pemilihan Umum memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengkritisi Daftar Caleg Sementara (DCS) yang telah diumumkan beberapa waktu lalu. KPU tidak akan melakukan pembatasan apapun.
“Tidak boleh membatasi hak partisipasi masyarakat atau melakukan sortir,” kata anggota KPU Ida Budhiati di Jakarta, Senin 17 Juni 2013.
Ida mengatakan, KPU adalah kurir masyarakat. Maka apapun bentuk laporan publik, misalnya terkait pelanggaran administrasi atau rekam jejak hukum seorang bacaleg, akan diteruskan ke partai. “Yang menyimpulkan partai, apakah calonnya memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat,” ujar Ida.
Selanjutnya bila dari hasil klarifikasi bacaleg tertentu ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka partai boleh mengajukan calon pengganti ke KPU karena partai punya wewenang penuh untuk menentukan siapa kader terbaik mereka yang dinilai pantas dan layak dipromosikan di lembaga legislatif.
“Ini sebuah upaya agar pemilu tidak hanya berhasil dari sisi prosedur, tapi juga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Di sinilah esensi dari proses demokrasi melalui pemilu,” ujar Ida.
Untuk diketahui, KPU telah mengumumkan DCS pada Kamis, 13 Juni 2013. Selama dua minggu sejak diumumkan, masyarakat diperbolehkan untuk mengkritisinya. Setelah itu KPU akan menyampaikan hasil dari aduan masyarakat itu ke partai untuk kembali melakukan verifikasi. Selanjutnya pada 25 Agustus 2013, KPU akan mengumumkan Daftar Caleg Tetap (DCT) ke publik. (sj)
Resmi Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tak Akan Mundur dari Jabatan Menhan
Setelah ditetapkan sebagai presiden RI terpilih periode 2024-2029 Prabowo dipastikan tidak akan mundur dari jabatannya saat ini selaku Menteri Pertahanan RI.
