Tolak Kenaikan BBM, PKS Siapkan Postur APBNP Alternatif

Mohamad Sohibul Iman Pengganti Anis Matta
Sumber :
  • Antara/Rosa Panggabean
VIVAnews
Pemkot Pontianak Kasih Peringatan ke Seluruh SPBU di Kota Itu, Ada Apa?
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai hari ini, Senin 17 Juni 2013, menjelang pengambilan keputusan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) masih tetap konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski menolak, PKS juga telah mengajukan postur APBNP alternatif.

Man Utd Incar Penyerang Tua yang Bela Real Madrid

"Pandangan kita sama dengan yang disampaikan di Banggar, intinya PKS mengajukan postur alternatif. Ya perbedaan, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan," kata Ketua DPP PKS, Sohibul Iman di DPR.
Ekonomi Tumbuh 5,6% di 2024, Pemprov DKI Yakin Bisa Atasi Inflasi


Postur APBNP yang disiapkan PKS, adalah menolak kenaikan BBM tetapi tetap dilakukan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Namun, Sohibul tak merinci angka APBN tersebut.


"Kita dalam postur kami sebetulnya ada cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu BBM ini. Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga naik)," ujar dia.


BLSM itu, diperlukan, kata Sohibul, karena dampak isu kenaikan BBM ini sudah dirasakan rakyat miskin saat ini.


Sementara, ketua DPP PKS lainnya, Indra, mengatakan, akan terus memperjuangkan untuk menolak kenaikan harga BBM pada sidang paripurna hari ini. Ditambah lagi, kata Indra, ada tiga partai lain yang juga menolak kenaikan BBM. Mereka adalah PDIP dan Hanura.


"Slain itu juga ada ratusan ribu parlemen jalanan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, kelompok-kelompok pemuda, ormas-ormas, dan lain sebagainya serta ratusan juta rakyat Indonesia dengan berbagai ekspresi penolakan yang akan terbebani dari kebijakan yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat," kata dia.


Seharusnya, kata Indra, jika memang pemerintah ingin menghemat APBN, seharusnya tidak memotong anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat.


"Seharusnya yang dipotong adalah anggaran para pejabat, biaya-biaya perjalanan dinas, potong biaya kungjungan keluar negeri yang memakan biaya besar di berbagai kementrian, lembaga legislatif, dan badan atau embaga negara lainnya, potong angaran kepresidenan, dan lainnya," kata dia.


Sementara itu, partai Demokrat yakin bahwa harga BBM tetap akan naik tanpa ada postur anggaran lain. Meskipun, ada beberapa partai seperti PDIP dan PKS yang mengajukan postur anggaran tandingan.


"Kalau hitung-hitungan (voting) masyarakat bisa ikut menghitung. Sudah tau perolehan suara masing-masing fraksi di DPR," kata Ketua Fraksi Demokrat, Nurhayati Assegaf.


Ditambah lagi, kata dia, masyarakat sudah tahu bahwa kenaikan harga BBM ini bukan lagi ranah DPR, tetapi kewenangan pemerintah. "Di APBN 2013, sudah ada bahwa ranah pemerintah yang naikkan BBM," ujar dia. (sj)
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya