- ANTARA/ Andreas Fitri Atmoko
VIVAnews - Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyampaikan pandangan resmi mereka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN-Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013. Enam fraksi resmi mendukung rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Lima diantaranya, berasal dari partai koalisi yaitu Demokrat, Golkar, PPP, PAN, dan PKB, ditambah dengan partai di luar koalisi, Gerindra. Rata-rata partai koalisi yang mendukung rencana pemerintah itu, juga menyetujui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Asalkan, BLSM itu tepat sasaran.
"Golkar menyetujui BLSM asal tepat sasaran," kata anggota Banggar dari Fraksi Golkar, Muhammad Lutfi.
Menurut anggota Banggar dari Fraksi PAN, Sunartoyo, partainya setuju dengan kenaikan harga BBM, tetapi dengan syarat, pemerintah harus segera mengumumkan kenaikan harga BBM tersebut. Serta, kenaikan harga BBM itu harus tetap terjangkau oleh masyarakat.
"Caranya, pemerintah harus mengurangi subsidi pada masyarakat mampu untuk diberikan ke masyarakat tidak mampu," kata Sunartoyo.
Selain itu, PAN juga mengusulkan BLSM digunakan dalam bentuk beasiswa bagi siswa miskin. Sementara, Fraksi PKB, meminta agar pemerintah tetap menjaga kestabilan nilai rupiah.
Meski sama-sama mendukung kenaikan harga BBM, tetapi soal BLSM, Gerindra menolak. Sebab, kata anggota Banggar Fraksi Gerindra, Fary Djemy Francis Fary, BLSM ini, bersifat sangat politis.
"BLSM hanya menempatan rakyat miskin sebagai objek penerima bantunan sehingga masyarakat tidak berpikir secara strategis," ujar dia.
Mereka yang menolak
Sementara itu, tiga fraksi lainnya, menolak kenaikan harga BBM. Mereka adalah, PKS, PDI Perjuangan, dan Hanura. Meski bergabung dengan koalisi, tetapi PKS tetap pada pendiriannya semula, yaitu menolak kenaikan BBM. Terlebih lagi, kenaikan ini dilakukan menjelang bulan puasa dan lebaran.
PKS menilai, kenaikan harga BBM ini bukan karena kenaikan minyak dunia. Tapi, lebih karena kegagalan pemerintah mengelola keuangan negara.
"Sesungguhnya ini kelemahan pemerintah, penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak, kegagalan pengendalian program BBM bersubsidi," kata anggota Banggar dari Fraksi PKS, Yudi Widiana.
Menurut PKS, pemerintah bisa menggunakan jalan lain untuk menstabilkan ekonomi. Misalnya, pemerintah bisa mengurangi ekspor BBM, dan menghemat belanja pegawai.
Alasan ini, juga digunakan oleh partai Hanura. Hanura berpendapat, bahwa terjadinya krisis keuangan ini disebabkan karena kurang tepatnya pengelolaan keuangan negara. "Bukan karena kenaikan harga minyak dunia," kata anggota Banggar Fraksi Hanura, Nurdin Tampubolon.
Menurut Nurdin, pertimbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen masih bisa dilakukan tanpa kenaikan harga BBM. "Caranya dengan kerja keras dan didukung pengelolaan anggaran yang tepat, khususnya belanja modal," ujar dia.
Selain itu, untuk terus meningkatkan ekonomi nasional, maka Hanura, menyarankan agar pemerintah memperdayakan rakyat miskin dengan ekonomi kreatif, bukan dengan cara memberi bantuan langsung tunai.
"Anggaran itu (BLSM) digunakan untuk program infrastruktur dan padat karya. Hal ini, bisa membuka lapangan pekerjaan, sekaligus membuat pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Sementara, alasan PDI Perjuangan menolak kenaikan harga BBM ini, karena program pemerintah ini bukan jalan untuk mensejahterakan rakyat.
Untuk menstabilkan ekonomi, PDI Perjuangan mengusulkan untuk membuat program padat karya. "Program padat karya di 8.000 desa untuk melawan inflasi dan menaikkan ekonomi masyarakat," kata anggota Banggar dari PDI Perjuangan, Said Muhammad Muladi.
Asia Business Council 2024, Menko Airlangga Kasih Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia
Perekonomian Asia diproyeksikan akan cukup tangguh di masa depan meski dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang dihantui gejolak geopolitik saat ini.
