POLITIK

6 Fraksi di DPR Dukung Kenaikan Harga BBM, 3 Tolak

Berikut peta politik jika voting dilakukan di rapat paripurna DPR.
Jum'at, 14 Juni 2013
Oleh : Anggi Kusumadewi, Eka Permadi
Rapat paripurna DPR.

VIVAnews – Fraksi-fraksi di DPR telah menyatakan sikap resminya soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Terakhir kemarin, Kamis 13 Juni 2013, ada tiga fraksi yang mengumumkan sikap final mereka, yaitu Gerindra, Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Meskipun tak berada di barisan partai koalisi pendukung pemerintah, Gerindra mendukung kenaikan harga BBM. “Kami setuju kenaikan BBM karena subsidi sudah terlalu besar. Alokasi subsidi BBM bisa dimanfaatkan untuk program masyarakat, terutama infrastruktur,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Namun, partai binaan Prabowo Subianto itu menekankan pada rawannya program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Gerindra menganggap program tersebut rentan menjadi alat kepentingan politik penguasa menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014.

Sementara itu, Hanura menolak kenaikan harga BBM maupun kompensasi BLSM. Partai pimpinan Wiranto ini berpendapat tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Hanura menuding kenaikan harga BBM hanya upaya pemerintah untuk menutupi kegagalan mereka mengelola keuangan negara.

PKS melalui Ketua Fraksinya di DPR, Hidayat Nur Wahid, juga menyatakan tetap pada pendirian awal mereka menolak kenaikan harga BBM. Apalagi kenaikan ini dilakukan menjelang bulan puasa dan lebaran. Tanpa kenaikan BBM pun, kata PKS, harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik. Maka kini akan semakin naik. “PKS akan menerima konsekuensi atas sikap penolakan tersebut,” kata Hidayat.

Sebelumnya, PDIP pun telah menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Partai banteng moncong putih ini menganggap kenaikan harga BBM akan menyusahkan kondisi masyarakat. Fungsionaris PDIP Rieke Diah Pitaloka mengatakan, harga BBM akan naik padahal baru sekitar 30 persen anggaran subsidi yang terpakai. “Maka ke mana sisa anggaran subsidi itu?” kata dia.

Peta politik

Lima fraksi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi (Setgab) sudah jelas mendukung pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Gabungan lima fraksi itu saja sesungguhnya telah cukup memuluskan rencana kenaikan harga BBM.

Maka tak berlebihan bila politisi Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan pembangkangan PKS terhadap koalisi sebetulnya tidak berpengaruh. “Kami, koalisi tanpa PKS, pun sudah 60 persen lebih di parlemen. Oposisi di bawah 10 persen. Jadi tak berpengaruh apakah PKS mau bergabung dengan koalisi atau jadi oposisi soal BBM ini,” kata Ruhut.

Untuk diketahui, anggota Fraksi Demokrat di DPR berjumlah 148 orang, Golkar 106 orang, PAN 46 orang, PPP 38 orang, dan PKB 28 orang. Total gabungan anggota kelima fraksi koalisi itu mencapai 366 orang. Sementara total anggota DPR dari seluruh fraksi berjumlah 560 orang. Dengan komposisi itu, sudah jelas fraksi pendukung kenaikan harga BBM akan menang telak di DPR.

Itu belum ditambah dukungan Gerindra terhadap kenaikan harga BBM. Bila ditambah Gerindra yang berada di luar koalisi, maka jumlah anggota DPR yang mendukung kenaikan harga BBM akan meningkat menjadi 392 orang. Jumlah sebanyak ini tak mungkin didulang oleh fraksi-fraksi yang menentang kenaikan harga BBM.

Untuk diketahui, anggota Fraksi PDIP di DPR berjumlah 94 orang, PKS 57 orang, dan Hanura 17 orang. Total jumlah anggota ketiga fraksi itu digabung hanya 168 orang. Sedikitnya jumlah kekuatan penentang kenaikan harga BBM itu disadari pula oleh PDIP. “Kami sangat butuh banyak dukungan dari berbagai pihak,” kata Rieke.

Maka, ujar Ruhut, bila rapat paripurna DPR untuk mengambil keputusan soal BBM itu terpaksa melalui voting, partai koalisi pemerintah yakin akan memenangi pertarungan itu. “Apalagi di Setgab ada partai besar dan berpengalaman seperti Golkar. Jadi kami pasti menang,” kata dia.

Alasan BBM Naik

Menteri Keuangan, Chatib Basri, menyatakan, pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi karena neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami defisit sebesar US$1,62 miliar pada April 2013.

Salah satu hal yang mendorong terjadinya defisit adalah karena adanya kenaikan impor migas sebesar 9,5 persen dari US$3,6 miliar pada Maret menjadi US$3,9 miliar pada bulan April. “Oleh karena itu sangat mendesak untuk menaikkan BBM, karena hal ini menjadi penyebab impor migas meningkat,” ujar Chatib.

Menurutnya, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat tidak seimbang dengan produksi minyak Indonesia yang terus menurun ke depannya. Untuk itu, kenaikan harga BBM diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM masyarakat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta seluruh elit politik mendukung kebijakan kenaikan harga BBM yang menurutnya dilakukan dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara. “Dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat-sahabat saya para elit politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2014,” kata dia. (umi)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found