Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
– Tiga menteri PKS kemarin tak hadir dalam sidang kabinet yang digelar di kantor Presiden. Mereka adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, dan Menteri Pertanian Suswono. Ketidakhadiran ketiganya di tengah ketidakharmonisan PKS dan partai koalisi pemerintah, semakin membuat isu dipecatnya PKS dari koalisi berhembus kencang.
Namun hal itu dibantah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. “Mereka bertiga bukan tidak diundang, tapi karena memang izin untuk melakukan rapat internal PKS. Ada izinnya kok,” kata Hatta di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 13 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bukan Hina Pemain Korea Selatan, Ernando Minta Maaf dan Jelaskan Alasan Joget Usai Gagalkan Penalti
Baca Juga :
Gibran Bantah Presiden Jokowi Gabung Golkar
Namun hal itu dibantah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. “Mereka bertiga bukan tidak diundang, tapi karena memang izin untuk melakukan rapat internal PKS. Ada izinnya kok,” kata Hatta di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis 13 Juni 2013.
Soal izin ketiga menteri PKS itu sebelumnya juga sudah disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto. “Mereka izin ke Presiden. Saya dapat tembusannya. Para menteri PKS izin ke DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) PKS di Lembang untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan APBN-P 2013,” kata Djoko.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri menyindir ketidakhadiran tiga menteri PKS itu dalam rapat kabinet yang membahas tentang transparansi anggaran di pemerintahan. “Era transparansi harus begitu (transparan). Jangan sampai yang salah dua orang, yang dimarahi semua. Mungkin yang salah malah
enggak
ada di ruangan ini, sedang ke mana
gitu
. Yang dimarahi yang
enggak
salah,” kata SBY.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan PKS harus mengundurkan diri karena melanggar tata etika koalisi. Koalisi menyesalkan sikap PKS yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Koalisi kan harus bersama-sama,” kata Syarif.
Sekretaris Setretariat Gabungan Partai Koalisi Amir Syamsuddin juga menyatakan, seluruh partai koalisi pemerintah memang ingin PKS keluar dari Setgab. “PKS mengatakan tak pernah berkoalisi dengan partai, tapi hanya dengan Presiden. Anggota koalisi jelas kecewa. PKS melukai koalisi,” ujarnya.
Sementara secara terpisah, Fahri Hamzah mengatakan pemecatan PKS itu telah disampaikan seorang utusan Istana kepada salah seorang menteri PKS. “Pertengahan pekan lalu PKS sudah dikeluarkan dari koalisi atau Setgab. SBY akan menulis surat secara resmi ke partai tentang pemberitahuan itu,” kata dia. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Soal izin ketiga menteri PKS itu sebelumnya juga sudah disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Djoko Suyanto. “Mereka izin ke Presiden. Saya dapat tembusannya. Para menteri PKS izin ke DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat) PKS di Lembang untuk memberikan penjelasan tentang kebijakan APBN-P 2013,” kata Djoko.
