- VIVAnews/Fajar Sodiq
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera berseberangan dengan keputusan partai koalisi pendukung pemerintah, Sekretariat Gabungan (Setgab), yang mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Executive Director Pol-Tracking Institute, Hanta Yudha dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 8 Juni 2013, menilai pembangkangan PKS adalah sebagai upaya pencitraan.
Menurutnya, sebagai partai koalisi, seharusnya PKS tahu bahwa keputusan Setgab adalah keputusan bersama. Selain itu, PKS juga paham dengan kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
"Ini merupakan strategi politik PKS sebagai upaya pencitraan. Karena elektabilitasnya menurun tajam pasca kasus korupsi elitnya," kata Hanta.
Hanta menambahkan, di parlemen, PKS juga ingin memperkuat kembali posisi tawarnya. Menurut Hanta, pembangkangan PKS juga sebagai akumulasi kekecewaaan karena Partai Golkar bergabung dalam Setgab.
"Sehingga posisi PKS menjadi lemah. Contohnya adalah ketika Partai Demokrat memilih Taufiq Kiemas menjadi Ketua MPR menggantikan Hidayat Nur Wahid," tuturnya.
Bukan hanya itu, Hanta menilai, kekecewaan PKS juga terjadi karena tidak pernah dilibatkan dalam beberapa rapat penting oleh Setgab.
Namun Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi membantah soal itu. Didi menegaskan, semua anggota partai koalisi selalu diundang dalam berbagai rapat. "Semua koalisi selalu diundang, karena membicarakan kepentingan bangsa dan strategis ke depan. Kecuali oposisi, tidak diundang," katanya.
Soal pencitraan, Didi sepakat. PKS saat ini sedang memainkan strategi pencitraan untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitasnya di masyarakat yang sudah menurun.
"Keputusan menaikkan harga BBM di dalam koalisi adalah keputusan yang tidak populer dan dapat mengakibatkan elektabilitas partai menurun. Beranikah PKS mengambil langkah-langkah yang tidak populer?" ujarnya. (eh)
Erick Thohir Buka suara soal Dugaan Pemain Naturalisasi Dibayar Bela Timnas Indonesia
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahawa pemain keturunan tidak dibayar supaya mau dinaturalisasi dan membela TImnas Indonesia.
