Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
- Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf, mengkritik sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak menyetujui kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Nurhayati menegaskan sikap PKS itu sudah merugikan pemerintah.
"Mereka menzalimi pemerintahan, merong-rong pemerintah. Jadi biarkan masyarakat yang akan menjadi juri," kata Nurhayati usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Boediono di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Selasa 4 Juni 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Mereka menzalimi pemerintahan, merong-rong pemerintah. Jadi biarkan masyarakat yang akan menjadi juri," kata Nurhayati usai bertemu Wakil Presiden (Wapres) Boediono di rumah dinasnya, Menteng, Jakarta, Selasa 4 Juni 2013.
Nurhayati menilai PKS tidak paham arti sebuah koalisi dan kerja sama. Dia lantas meminta PKS untuk tahu diri.
"Koalisi itu apa artinya? Kebersamaan. Kalau sudah tidak mau bersama apakah harus dipertahankan? Artinya mereka harus bertahan dengan (sikap seperti itu)? Kalau mereka sudah tidak mau bersama-sama, orang nikah saja ada cerainya. Ya kan, mundur," ujarnya.
Meskipun demikian, Nurhayati mengembalikan semua keputusan kepada Presiden Susilo Bambang Yuhoyono. Dia mengaku tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan sanksi atas sikap PKS tersebut.
"Saya kira kalau sanksi semua ada di Mou atau kesepakatan berkoalisi. Kalau partai cerdas tentu bisa menyikapi dengan cerdas. Jadi saya tidak perlu menghakimi atau bicara yang bukan kapasitas saya," terangnya. (adi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Nurhayati menilai PKS tidak paham arti sebuah koalisi dan kerja sama. Dia lantas meminta PKS untuk tahu diri.
