Mantan Kapolda Jatim Mundur dari Kepolisian

Herman dan Kapolri Saling Bantah

VIVAnews - Pernyataan mantan Kepala Polda Jawa Timur, Inspektur Jenderal Herman Suryadi Sumawiredja bahwa ada intervensi markas besar dalam pengusutan kasus dugaan pemalsuan daftar pemilih tetap (DPT) pilkada Jawa Timur, jadi polemik.

Tak kurang dari Kepala Polisi, Jenderal Bambang Hendarso Danuri membantah pernyataan Herman. "Ternyata proses penyelidikan dan penyidikan belum dilakukan  tapi sudah dikatakan ada tersangka," kata Bambang Hendarso pada Selasa 17 Maret 2009.

Hari ini, giliran Herman yang membantah pernyataan Kapolri. "Itu tidak benar dikatakan prematur karena polisi sudah membangun pondasi penyelidikan," kata dia.

Dengan meningkatkan kasus ke penyidikan, Herman melanjutkan, polisi jadi punya kewenangan lebih untuk memeriksa, menggeledah, dan menyita.

Terpopuler: Pengakuan Shin Tae-yong ke Ernando, Kata Pelatih Australia Usai Dihajar Timnas Indonesia

Sehingga, kata dia, akan ketahuan apakah yang salah dinas kependudukan yang buat daftar kependudukan, KPUD yang membuat daftar pemilih, atau jangan-jangan petugas informasi teknologi. "Kejahatan ini politis, karena pilkada masuk ranah politis," tambah Herman.

Keputusan markas besar menganulir pengusutan kasus tersebut, kata Herman, janggal. Apalagi, hal tersebut tak dinyatakan secara terbuka di depan publik.

Herman berharap penggantinya, Brigadir Jenderal Anton Bachrul Alam mengusut kasus tersebut hingga tuntas. "Saya berharap kapolda yang baru bisa istikomah dan berani," lanjut dia.

Sebelumnya, Herman menyatakan mundur dari dunia kepolisian sejak 19 Februari 2009. Dia mengaku kecewa atas dihentikannya penyidikan kasus dugaan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pilkada Jawa Timur.

Herman mengungkapkan ada intervensi Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji untuk menghentikan perkara pemalsuan daftar pemilih yang menyeret Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, Wahyudi Purnomo sebagai tersangka.

Kasus pemalsuan daftar pemilih berawal dari laporan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawangsa-Mudjiono (Kaji). Dari 368 sampel lembar DPT berisi 128.390 data pemilih yang dilampirkan pihak Kaji, ditemukan 29.949 suara yang datanya fiktif atau tidak benar. Namun, pernyataan Herman dibantah Markas Besar Kepolisian.

Baca juga: Kapolri Bantah Tudingan Mantan Kapolda Jatim

Ilustrasi perkelahian dan pengeroyokan.

Detik-detik Pelaku Dugaan Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Diamuk Massa

Saat hendak diamankan, massa yang geram sempat menghakimi pelaku berulang kali hingga babak belur. Bahkan polisi sempat dibuat kewalahan dengan banyaknay massa.

img_title
VIVA.co.id
20 April 2024