POLITIK

PKS Beberkan Penyebab Lain Kenaikan Harga BBM

PKS menilai pemerintah telah melakukan kesalahan pengelolaan anggaran.
Jum'at, 31 Mei 2013
Oleh : Dwifantya Aquina , Nila Chrisna Yulika
PKS membeberkan penyebab lain kenaikan harga BBM.
VIVAnews - Meski pemerintah sudah membeberkan alasan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), namun Anggota Komisi XI DPR Bidang Keuangan dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam, menyebutkan ada penyebab lain mengapa harga BBM naik.

Ia mengatakan bahwa dalam postur RAPBNP 2013 total belanja negara mengalami peningkatan sebesar Rp46 triliun. Peningkatan ini diakibatkan karena kesalahan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Kesalahannya karena pemerintah tidak mampu mengalokasikan secara berkelanjutan kekurangan bayar subsidi BBM. Kekurangan bayar tahun 2010 sampai 2012 dibebankan dalam tahun anggaran 2013. Ini merupakan bentuk ketidakadilan pengelolaan anggaran," kata Ecky dalam siaran persnya, Jumat 31 Mei 2013.
 
Menurutnya, jumlah yang harus ditanggung akibat kurangnya bayar subsidi pada RAPBNP 2013 sebesar Rp36,9 triliun. Jumlah tersebut antara lain untuk kurang bayar subsidi BBM sebesar Rp16,1 triliun, kurang bayar subsidi listrik Rp19,1 triliun dan kurang bayar subsidi pupuk sebesar Rp1,7 triliun.

Selain itu, Ecky pun menilai pemerintah melakukan sebuah kesalahan di tahun-tahun sebelumnya karena jumlah penerimaan tidak berbanding dengan pengeluaran negara.

"Sehingga melakukan ketidakadilan terhadap pengelolaan keuangan negara dengan membebankan belanja tahun-tahun sebelumnya pada RAPBNP 2013. Ini merupakan kesalahan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara," kata dia.

Karena itu, Ecky mendesak pemerintah mengambil tanggung jawab pengelolaan subsidi migas. Menurutnya, pemerintah harus lebih kreatif dalam memberikan alternatif-alternatif lain untuk tidak menaikkan harga BBM. (Baca: PKS Tolak Kenaikan Harga BBM)

Salah satu alternatifnya adalah dengan asumsi penerimaan menurun tetapi belanja konstan, dengan demikian, kenaikkan BBM dapat dihindari. Asumsi Rp30 triliun yang digunakan sebagai pengurang subsidi dapat ditutup melalui sisa anggaran lebih (SAL).

"Namun tetap harus diseimbangkan agar defisit tetap terjaga dibawah 3 persen. Kalaupun itu harus terkoreksi maka belanja KL (Kementerian dan Lembaga) harus menurun sebanyak Rp30 triliun," kata dia. (eh)
TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found