POLITIK

Muhammadiyah dan NU Dapat Pasal Istimewa di RUU Ormas

Pansus mengklaim semua tuntutan ormas sudah diakomodasi dalam RUU ini.

ddd
Selasa, 21 Mei 2013, 09:52
Demonstrasi menolak RUU Ormas dan RUU Kamnas.
Demonstrasi menolak RUU Ormas dan RUU Kamnas. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)
VIVAnews – Dewan Perwakilan Rakyat saat ini ngebut membahas Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) agar dapat segera disahkan. Hari ini, Selasa 21 Mei 2013, Panitia Khusus akan membahas draf terakhir RUU Ormas sebelum disepakati.

“Semoga hari ini bisa diambil keputusan (disepakati) sebelum RUU Ormas dibawa ke rapat paripurna,” kata Ketua Pansus RUU Ormas, Malik Haramain.

Untuk diketahui, RUU Ormas mengalami banyak penolakan dari kalangan masyarakat dan aktivis. Salah satu ormas besar, Muhammadiyah, juga menolak pengesahan RUU ini menjadi undang-undang. Namun, menurut Malik, kini semua poin perubahan yang dituntut Muhammadiyah sudah diakomodasi.

Bahkan, Malik melanjutkan, lebih dari 100 persen tuntutan perubahan terhadap poin tertentu sudah diakomodasi Pansus, misalnya ormas-ormas besar kini tak perlu mendaftar ulang lagi. “Kami beri pasal khusus yang mengistimewakan ormas besar dalam RUU Ormas. Kami juga tidak mempersulit orang yang ingin menyumbang untuk mereka,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Soal asas tunggal yang ditolak ormas-ormas juga sudah diubah oleh DPR. “Jadi, semua tuntutan dari ormas Muhammadiyah dan organisasi-organisasi besar seperti NU sudah kami ikuti. Nah, kalau kemudian masih ada opini tentang adanya kemungkinan represi dalam RUU ini, saya enggak paham. Tunjukkan pada kami, pasal dan klausul mana yang dirasa memberatkan,” ujar Malik.

Setelah melakukan perubahan atas beberapa pasal dalam RUU Ormas, DPR akan kembali melakukan sosialisasi di Aceh dan Nusa Tenggara Timur, sebab dinamika organisasi di dua daerah itu cukup tinggi.

Malik mengatakan, RUU Ormas ini mutlak diperlukan, karena saat ini tidak ada peraturan mengikat bagi ormas di Indonesia. “Kami tidak punya UU yang mengatur soal perkumpulan, kecuali staknat yang cuma enam halaman dan itu sudah tua sekali. Staknat itu sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU), tapi lebih pada pengakuan dari pemerintah Hindia Belanda,” kata dia. (art)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Informasi Pemasangan :
Telepon : 021-9126 2125 / Sales
Email : Sales@viva.co.id