Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sugiharsono, menilai rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat dinilai sudah sangat terlambat.
Sugiharsono di kampus UNY, DI Yogyakarta, Senin 13 Mei 2013, menjelaskan, rencana kenaikan harga BBM telah memicu inflasi pada komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pemain Korea Selatan Puji Timnas Indonesia U-23
Sugiharsono di kampus UNY, DI Yogyakarta, Senin 13 Mei 2013, menjelaskan, rencana kenaikan harga BBM telah memicu inflasi pada komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
Baca Juga :
3 Fakta Menarik Serial The Perfect Strangers, Maxime Bouttier dan Beby Tsabina Gemas Banget!
"Ironisnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok terkadang lebih tinggi dari nilai kenaikan BBM bersubsidi," ujar Sugiharsono.
Menurut dia, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tahun lalu ketika harga minyak dunia melonjak, dan APBN terbebani subsidi yang membengkak.
Ketika sekarang pemerintah ingin menaikkan harga BBM bersubsidi, apalagi disertai dengan bantuan langsung tunai dalam kurun waktu 4 atau 6 bulan, jangan disalahkan jika masyarakat menilai pemerintahan SBY punya maksud lain terkait dengan pemilu 2014.
"Tahun 2013 dan 2014 kan tahun politik, sehingga wajar jika kebijakan itu untuk meningkatkan citra SBY dan Partai Demokrat yang kini terpuruk, sehingga dengan BLT menjadi malaikat penolong," kata Sugiharsono.
Menurut Sugiharsono, pertumbuhan ekonomi memang baik, namun pemerataan ekonomi sangat buruk. Oleh karena itu, sasaran kompensasi kenaikan harga BBM harus mengena kepada masyarakat miskin.
"Jangan sampai pemberdayaan ekonomi rakyat miskin hanya sekadar menjalankan program hingga duitnya habis, namun pemberdayaan masyarakat tetap saja buruk hasilnya," kata Sugiharsono.
Pemerintah, Sugiharsono melanjutkan, juga bisa memberikan fasilitas pinjaman modal tanpa bunga bagi bagi para pelaku usaha kecil, sebagai bentuk lain kompensasi kenaikan harga BBM.
Selain itu, pembangunan infrastruktur harus terus digenjot untuk menarik arus investasi yang lebih besar.
"Yang harus dikawal juga perbaikan infrastruktur yang menunjang perekonomian, seperti akses jalan. Perbaikan sarana transportasi umum juga harus dikawal secara ketat," kata Sugiharsono. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ironisnya, kenaikan harga barang kebutuhan pokok terkadang lebih tinggi dari nilai kenaikan BBM bersubsidi," ujar Sugiharsono.
