Golkar dan PPP Tolak Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai
Sumber :
VIVAnews
Jangan Asal Pilih, 5 Tips Ini Harus Diperhatikan Muslimah Saat Memilih Kosmetik Halal
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan ini akan ditunda hingga anggaran dana kompensasi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin sudah tersedia dan disetujui parlemen.

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Namun, Golkar menyatakan akan menolak jika pemerintah menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM.
4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa


"Kami lebih setuju dalam bentuk infrastruktur desa, program-program yang berjalan seperti Program Keluarga Harapan, bedah rumah. Namun bukan beras miskin yang disinyalir banyak menggunakan beras-beras yang tidak layak dimakan," kata anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya Yudha, Rabu 1 Mei 2013.


Golkar sendiri, kata Satya, menilai kenaikan BBM adalah domain dari pemerintah. Sementara, tugas DPR hanya menyetujui realokasi penghematan yang ditimbulkan akibat kenaikan. Namun, partainya tak setuju jika ada BLT. "BLT rawan untuk menyogok rakyat dalam tahun politik ini, sebaiknya dihindari," ujar dia.


BLT picu inflasi


Hal yang sama diungkapkan Sekertaris Jenderal PPP, Romahurmuzy. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak tepat jika dibarengi oleh BLT. Sebab, kebijakan tersebut justru memicu inflasi karena mendorong secara masif konsumsi masyarakat.


"Padahal angka inflasi kita berdasarkan
year on year
Maret 2013 adalah yang tertinggi dalam lima tahun," kata dia.


Romi kemudian mencontohkan BLT yang diberikan pada tahun 2008 lalu. Pada tahun itu, pemberlakuan BLT justru mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan. Untuk itu, kata dia, lebih baik, dana BLT itu dialihkan pada sektor pertanian karena 70% kemiskinan ada di pedesaan yang penduduknya petani. Saat ini anggaran subsidi benih hanya mampu mencakup 1/3 kebutuhan petani.


Selain itu, lanjutnya, dana BLT sebaiknya dialihkan ke infrastruktur publik dan infrastruktur energi. Sebab, masih banyak angkutan umum yang perlu diremajakan, namun pengusaha tidak mampu karena kesulitan modal. "Berikan skema pinjaman tanpa bunga untuk revitalisasi karena itu memperbaiki kualitas transportasi publik," ujar dia.


Selain itu, masih banyak jalan negara yang berlubang, dan jembatan yang perlu diperbaiki. Itu, bisa untuk menghubungkan area terpencil.


Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Saleh Husin, seharusnya pemerintah tegas dalam menaikkan harga BBM. Jangan justru dijadikan polemik yang akan memberikan kesempatan bagi para pihak yang ingin mencari keuntungan.


Selain itu, kata dia, jangan sampai pemerintah memanfaatkan dana BLT pada tahun politik ini. "Kalau itu yang terjadi maka ini adalah suatu kebijakan yang kurang elok," ujar dia.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya