POLITIK

DPR: Kenaikan Harga BBM Jangan Jadi Instrumen Politik

Premium Rp4.500 untuk motor dan Rp6.500 bagi pengguna mobil pribadi.

ddd
Kamis, 18 April 2013, 13:22
Petugas SPBU melayani pembeli
Petugas SPBU melayani pembeli (ANTARA/Yudhi Mahatma)
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung, mengingatkan agar rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak digunakan sebagai instrumen politik partai penguasa.

Menurut dia di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 18 April 2013, kompensasi kenaikan harga BBM ini bisa saja digunakan sebagai alat politik. Dari dua opsi yang ditawarkan pemerintah, DPR hingga hari ini belum meresponsnya.

"Pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepada DPR," kata Pramono.

Untuk itu, Pramono berharap rencana kenaikan harga BBM itu tidak dipolemikkan. Sebab, akan merugikan masyarakat dan pemerintah.

"Skenario apa pun yang akan dipersiapkan, tanpa dipolemikkan. Tapi, disampaikan kepada DPR untuk diputuskan," ujar dia.

Pemerintah berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium untuk mobil pribadi menjadi Rp6.500 per liter.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik menjelaskan, jika harga premium dinaikkan menjadi Rp6.500, pemerintah hanya mengurangi subsidi sebesar Rp2.000 per liter kepada masyarakat kalangan mampu.

"Jadi, kelompok menengah atas masih disubsidi Rp3.000, sedangkan menengah bawah disubsidi Rp5.000," ujar Wacik beberapa waktu lalu. (art)


© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
prasetyoono
20/04/2013
kerja kamu orang itu ngapain aja pram?... perlu enggaknya BBM naik juga nglibatin DPR. emang nggak guna bagi rakyat banyak kalian semua itu.
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog