DPR: UN Ditunda di 11 Provinsi, Mendikbud Harus Tanggung Jawab

Ujian Nasional 2013
Sumber :
  • VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung menilai penundaan Ujian Nasional (UN) karena keterlambatan pengiriman soal adalah cerminan pemerintah dalam mempersiapkan anak bangsa. Menurut Pramono, tanpa disadari keterlambatan ujian ini akan berdampak secara psikologis terhadap anak didik.
Suara Golkar di Pemilu 2024 Naik Signifikan, Airlangga: Hitungan Kami Dapat 102 Kursi

"Kebetulan anak saya ada yang kelas 3 SMA. Saya melihat dan memahami itu, bagaimana psikologis anak sudah mempersiapkan berhari-hari, kemudian dibatalkan," kata Pramono di Gedung DPR, Senin 15 April 2013.
Viral Anak Selebgram Malang Dianiaya Pengasuhnya, Polisi Langsung Tangkap Pelaku

Pramono meminta harus ada yang bertanggungjawab dalam kasus ini, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Mempersiapkan UN bukan hal baru bagi kementerian pendidikan.
Gunung Marapi Kembali Erupsi, Terjadi Hujan Abu Vulkanik dan Ganggu Penerbangan

"Kita tahu polemik ujian ini 3-4 tahun lalu ada yang pro kontra, dan ini semakin menunjukkan ketidaksiapan, ketidaksungguhan sebuah kementerian yang secara konstitusi memberikan 20 persen untuk budgetnya, yang sebenarnya memiliki budget yang besar sekali dan ini sangat disesalkan," ujar Pram.

Kesalahan ini, menurut Pram, menunjukkan ketidaksiapan Kemendikbud mempersiapkan anak didik untuk masa depan.

"Ini persoalannya lebih serius daripada sekedar boxnya belum masuk, atau apapun. Ini menunjukan manajemen yang buruk dari kementerian pendidikan," kata dia.

Selain itu, Pram menambahkan, Kementerian Pendidikan harus mencoret PT Ghalia Printing Indonesia dari daftar perusahaan yang ikut tender ujian nasional.

"Dalam konteks ini tak boleh hanya evaluasi, tapi dicoret saja. Seumur adanya UN, dia tidak boleh ikut lagi. Ini kan buruk, karena dampaknya bagi anak didik kita luar biasa. Saya tidak habis pikir ya, ini kan sudah era teknologi, cetak mencetak bukan barang mewah, ini kan barang sederhana. Bagaimana ini bisa terlambat sampai dengan 11 provinsi, ini kan memalukan," tuturnya. (adi)

Baca juga:




Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya