POLITIK

DPR Belum Bersepakat Soal Pilkada Tak Langsung

Pilkada langsung kerap berakhir dengan kerusuhan. Pemerintah jengah.

ddd
Rabu, 3 April 2013, 07:11
Polisi berjaga di depan kantor pemerintahan Palopo usai kerusuhan.
Polisi berjaga di depan kantor pemerintahan Palopo usai kerusuhan. (ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang)

VIVAnews – DPR menyambut baik niat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) menyusul kerusuhan akibat pilkada yang terjadi di sejumlah daerah. Proses pembahasan RUU Pilkada antara Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II Bidang Pemerintahan DPR kini akan diintensifkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan, sesungguhnya Komisi II dan Kemendagri telah membahas semua topik dan isu dalam RUU Pilkada, dan kini mereka sampai pada tahapan konsultasi fraksi-fraksi. “Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada berkonsultasi dengan pimpinan fraksi masing-masing. Sekarang tinggal pengambilan keputusan, apakah posisi tiap fraksi mau pilkada langsung atau tidak langsung,” kata Hakam Naja kepada VIVAnews, Rabu 3 April 2013.

Politisi PAN itu mengatakan ada perubahan pada isi RUU Pilkada yang diajukan pemerintah soal pilkada langsung dan tidak langsung itu. “Pada draf awal, pemerintah mengusulkan gubernur dipilih oleh DPRD (pilkada tak langsung), sedangkan bupati dan walikota dipilih langsung oleh rakyat. Bila berpatokan pada draf awal itu, hanya Fraksi Demokrat yang mendukung pilkada tidak langsung di tingkat pemilihan gubernur, sementara fraksi lainnya menolak,” ujar Hakam Naja.

Namun di tengah pembahasan RUU, pemerintah merevisi drafnya. “Sekarang pemerintah mengusulkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan bupati dan walikota dipilih oleh DPRD,” kata Hakam Naja. Terkait perubahan inilah fraksi-fraksi perlu menata ulang sikapnya, apakah menyetujui atau tidak pilkada tak langsung di tingkat pemilihan bupati dan walikota.

“Saat ini kami perlu melakukan konsolidasi lintas fraksi. Jadi belum ada kata putus apakah nantinya pilkada bupati dan walikota nantinya langsung dipilih rakyat atau tidak,” ujar Hakam Naja. Bila sesuai jadwal, seharusnya pembahasan RUU Pilkada selesai pertengahan April ini.

Komisi II tak memungkiri pilkada tak langsung menjadi opsi pemerintah karena sejumlah elit di daerah tidak siap untuk kalah. “Mereka hanya siap menang, sehingga masyarakat ditarik-tarik untuk ikut berkonflik,” kata Hakam Naja. Oleh sebab itu pendidikan politik perlu diberikan kepada masyarakat agar mereka bisa lebih dewasa dan matang berpolitik, serta tak terprovokasi upaya mengadu domba.

Seperti diketahui, kerusuhan di Palopo, Sulawesi Selatan, menyeruak usai penghitungan suara pemilihan wali kota yang memenangkan pasangan Judas Amir - Ahmad Syarifuddin. Massa yang tak puas dengan hasil pilkada itu kemudian membakar sejumlah fasilitas pemerintah di kota itu. (kd)

 



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com

Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAlog