- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Tingkat elektabilitas Partai Demokrat tak berubah dan bahkan cenderung terus anjlok meski sang Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono, telah mengambil alih kendali partai tersebut. Setidaknya itu tergambar pada survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Jakarta (LSJ).
Hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Jakarta (LSJ) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat terus menurun. Sama seperti hasil survei terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat tak lagi dipercaya sebagai partai yang bersih dari korupsi.
Dari 1.225 responden di 33 provinsi yang disurvei LSJ, sebanyak 67,3 persen di antaranya menyebut Partai Demokrat sebagai partai yang kadernya paling banyak tersangkut kasus korupsi. Di posisi kedua adalah PKS yang disebut oleh 5,8 persen responden.
"Langkah SBY mengambil alih kendali Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum diapresiasi negatif oleh publik. Citra Partai Demokrat kian terbenam, elektabilitasnya pun makin terjun bebas," kata peneliti senior LSJ, Rendy Kurnia, kepada wartawan dalam pemaparan hasil surveinya, di Jakarta, Selasa, 19 Februari 2013.
Menurut Rendy, fakta bahwa PKS berada di posisi kedua sebagai partai yang kadernya dianggap paling banyak terjerat kasus korupsi, cukup fenomenal. Sebab, dalam survei LSJ sebelumnya, dan survei berbagai lembaga, posisi kedua ditempati Partai Golkar. "Kini Partai Golkar berada di posisi ketiga, yakni 5,2 persen."
Ditambahkan Rendy, kian terpuruknya citra Partai Demokrat dan PKS itu, menunjukkan kedua partai dipastikan turun perolehan suaranya apabila Pemilu dilaksanakan sekarang. Responden yang mengaku akan memilih Partai Demokrat hanya 6,9 persen, sedangkan yang akan memilih PKS hanya 2,6 persen.
Survei LSJ dilaksanakan pada 9 sampai 15 Februari 2013 dengan responden sebanyak 1225 di 33 provinsi. Margin of error-nya adalah +/- 2,8 persen dan level of confidence-nya sebesar 95 persen.
Populasi dari survei LSJ adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan responden yang berpedoman pada kuesioner.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Riset dan Opini Publik Seluruh Indonesia (Aropi), Umar S Bakry, telah memastikan bahwa survei yang dilakukan LSJ telah sesuai dengan standar dalam prosedur dan metodologi penelitiannya. LSJ adalah anggota Aropi, dan setiap survei dan hasilnya selalu diperiksa keakuratannya.
Umar pun menilai wajar hasil survei yang menunjukkan anjloknya elektabilitas Partai Demokrat. Sebab, publik menganggap SBY tidak tegas dalam menyelesaikan permasalahan di Partai Demokrat.
Pernyataan politik SBY dalam Rapat Pimpinan Nasional akhir pekan lalu, menurut Umar, bertentangan dengan sikapnya yang disampaikan di Cikeas sepuluh hari sebelumnya.
"Kita lihat di Cikeas sebelumnya hari sebelumnya, SBY bilang '...yang tidak setuju dengan pakta integritas, silakan keluar'. Itu jelas ditujukan ke Anas, dan Anas diminta fokus pada proses hukum. Tapi di Rapimnas, SBY bilang tidak ada masalah dengan Anas." (eh)
PLN IP Targetkan Perdagangan Karbon Naik 2 Kali Lipat dari 2,4 Juta Ton CO2 di 2023
Sepanjang 2023 carbon trading PLN IP telah mencapai 2.428.203 ton CO2, dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya.
