- VIVAnews/Muhamad Solihin.
VIVAnews - Kader Partai Demokrat di bawah DPD Partai Demokrat Bali meneken pakta integritas. Pakta integritas itu berisi persis seperti yang diteken oleh Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia beberapa waktu lalu di Cikeas, Bogor.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta menjelaskan, penandatangan pakta integritas kepada kader di Bali merupakan tindak lanjut keputusan yang telah diambil oleh Majelis Tinggi Partai.
"Ini bagian dari follow-up kami atas keputusan Majelis Tinggi. Ada delapan poin yang disampaikan Majelis Tinggi," kata Mudarta, di Kantor DPD Demokrat Bali, Rabu 13 Februari 2013.
Penandatangan pakta integritas yang dilakukan kader di Bali, kata Mudarta, sebagai bentuk komitmen kader Demokrat di Bali atas keputusan bersih-bersih di internal partai.
"Pakta integritas ini ternyata mendapat sambutan yang hangat dari seluruh kader di daerah, terutama Bali," kata Mudarta.
Penandatangan ini juga bermakna bahwa kader Demokrat di Bali siap melakukan proses bersih-bersih partai. Meskipun, katanya, 19 ribu kader Demokrat Bali tak ada yang tersandung kasus hukum.
"Kami melakukan proses bersih-bersih sesuai etika dan branding politik Partai Demokrat yakni bersih, cerdas dan santun," katanya.
Bagi kader yang tak mau menandatangani pakta integritas itu, Mudarta meminta untuk keluar dari partai.
Soal Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum yang disebut-sebut belum menandatangani pakta integritas, Mudarta meyakini hal itu lantaran persoalan teknis belaka.
"Beliau kondisi fisiknya saat itu sedang tidak baik. Tetapi saya yakin, pasti beliau akan menandatangani pakta integritas," tutur Mudarta.
Seluruh jajaran pengurus DPC Partai Demokrat se-Bali hadir untuk menandatangi pakta integritas tersebut. Ketua Fraksi DPRD Bali, Nengah Tamba, ikut pula menandatangani pakta integritas itu. Selain itu juga ikut menandatangani kader perempuan Partai Demokrat yang diwakili Tutik Kusuma Wardhani.
"Ke depan, Ketua PAC se-Bali juga akan menandatangani. Selanjutnya akan diserahkan kepada SBY pada forum Rapimnas 17 Februari 2013 depan," tutur Mudarta. (umi)
Siswi SMA Negeri 2 Maumere Dilarang Ikut Ujian Gegara Nunggak Rp50 Ribu
Dian, siswi SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengaku tidak diperkenankan mengikuti ujian lantaran memiliki tunggakan uang sekolah
