Sumber :
- ANTARA/Yudhi Mahatma
VIVAnews - Badan Kehormatan DPR berencana merevisi tata tertib untuk anggota dewan. Hal ini dilakukan agar mereka lebih tertib dalam hal absensi sidang Paripurna.
"Badan Kehormatan akan merancang dan mengusulkan kepada pimpinan DPR agar merevisi tata tertib," ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudohusodo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 12 Februari 2013.
Siswono mengaku meskipun Badan Kehormatan DPR telah memberlakukan finger print atau absen menggunakan sidik jari, namun masih saja ada anggota dewan yang mangkir saat sidang Paripurna.
"Jadi kehadiran itu disiasati, mereka tidak hadir empat atau lima kali, terus hadir sekali. Dalam tata tertib kan maksimal enam kali berturut-turut tidak hadir lalu diproses," ungkap dia.
Meski demikian, Siswono menjelaskan aturan absensi tersebut tidak berlaku untuk pimpinan DPR dan MPR. "Untuk absensi, pimpinan DPR dan MPR tidak mengikat karena ada jabatan kesibukan yang tidak bisa diukur, misalnya menerima tamu dan agenda lain," jelasnya.
Politisi Golkar ini pun menjamin tidak ada perlakuan khusus dalam hal absensi untuk putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono. Setiap anggota dewan harus mengisi absen manual dan sidik jari, tidak boleh diwakilkan.
"Siapapun itu diperlakukan sama. Tidak boleh ada yang titip absen. Kalau ada buktinya titip absen akan diproses," tegas dia.
Dalam sidang Paripurna pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan UU Keperawatan hari ini, sebanyak 233 anggota dewan membolos. Sidang hanya dihadiri 327 anggota dewan. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Meski demikian, Siswono menjelaskan aturan absensi tersebut tidak berlaku untuk pimpinan DPR dan MPR. "Untuk absensi, pimpinan DPR dan MPR tidak mengikat karena ada jabatan kesibukan yang tidak bisa diukur, misalnya menerima tamu dan agenda lain," jelasnya.
