POLITIK

Tak Dapat Pesangon, Eks Satpam Gugat UU Tenaga Kerja

"Setiap orang berhak bekerja dan menerima imbalan."
Senin, 28 Januari 2013
Oleh : Ita Lismawati F. Malau, Nur Eka Sukmawati
Suasana sidang di Mahkamah Konstitusi

VIVAnews - Undang-undang Ketenagakerjaan kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, pemohonnya  mantan satpam yang tak mendapatkan pesangon setelah dipecat.

Marten Boiliu menggugat Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak.

Marten menilai pasal ini melanggar hak konstitusinya untuk memperoleh pesangon usai dipecat perusahaan tempat kerjanya.

"Saya menganggap pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 karena setiap orang berhak bekerja dan menerima imbalan dari pekerjaan tersebut," ujar Marten dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 28 Januari 2013.

Menurut Marten, pemberlakuan pasal tersebut telah menutup kemungkinan baginya mendapatkan penghidupan yang layak.

Sejak dipecat  dari perusahaannya pada 2 Juli 2009, Marten tidak menerima pembayaran apapun terkait pemutusan hubungan kerja.

"Dalam persidangan ini saya juga mengajukan sembilan bukti, salah satunya adalah berita acara pelaksanaan pekerjaan bulanan," ungkap dia. (umi)

TERKAIT
TERPOPULER
File Not Found