VIVAnews - Kementerian Sekretaris Negara menyatakan tiga kantor pusat partai politik di Jakarta bukanlah milik negara. Ketiga kantor parpol itu adalah kantor DPP Partai Golongan Karya (Golkar) di Jalan Taman Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat, dan DPP Patai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat.
Sekretaris Mensesneg, Lambock V Nahattand, mengatakan pernyataan ini sekaligus menjawab kesimpangsiuran pemberitaan yang beredar beberapa waktu belakangan.
"Sesungguhnya aset itu sudah diserahterimakan dari Mensesneg, waktu itu Moerdiono, kepada dewan pimpinan pusat tiga parpol yang ada," kata Lambock di kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Senin, 21 Januari 2013.
Serah terima itu dilakukan serentak kepada ketiga parpol pada 19 Juli 1991. Saat itu, kepada DPP Golkar, Mensesneg menyerahkan aset ini kepada Ketua Umum DPP Golkar, Wahono, berupa empat buah gedung kantor Sesneg seluas 5.740 meter persegi diatas tanah seluas 24.156 meter persegi berikut perlengkapan inventaris.
Kemudian, Sesneg menyerahkan aset kepada Ketua Umum DPP PDI Soerjadi, berupa satu buah gedung kantor Sesneg seluas 950 meter persegi di atas tanah seluas 1.358 meter persegi berikut perlengkapan inventaris.
Begitu pula kepada Ketua Umum DPP PPP, berupa satu buah gedung kantor Sesneg seluas 690 meter persegi di atas tanah seluas 1.242 meter persegi di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat.
"Latar belakang pemberian aset itu sendiri saya tidak tahu karena tidak berada dalam proses pada saat itu," ujarnya.
Sebelumnya, ketiga kantor DPP ini menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mempermasalahkan kepemilikan kantor tersebut. Menurutnya, kantor tersebut aset milik negara yang tidak pantas digunakan.
Yusril mengeluarkan tudingan itu setelah PBB dinyatakan tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2014.
Unas Bentuk Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Plagiat Prof Kumba Digdowiseiso
Rektor Universitas Nasional El Amry Bermawi Putera bentuk Tim Pencari Fakta dugaan pencatutan nama dalam publikasi jurnal internasional yang melibatkan Kumba Digdowiseiso
