Fadli Zon: Pemerintah Harus Jujur Ungkap Angka Kemiskinan

Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVAnews/Tri Saputro

VIVanews - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mencermati sikap optimistis pemerintah mengenai target penurunan angka kemiskinan 2013 yang akan tercapai melalui peningkatan efektivitas belanja sosial.

Menurut Fadli, langkah awal yang harus dilakukan pemerintah adalah mengoreksi dengan jujur data kemiskinan. "Pemerintah sering melakukan akrobat data kemiskinan," ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Jumat 11 Januari 2013.

Karenanya, pemerintah harus berani mengoreksi data kemiskinan dengan menggunakan standar internasional. "Keberanian untuk jujur  memotret fenomena kemiskinan, adalah salah satu langkah penting untuk menangani masalah kemiskinan," katanya lagi.

Fadli menjelaskan ketika standar internasional (PBB) menetapkan US$2 (Rp18.000) per hari sebagai garis  kemiskinan, pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik justru hanya menggunakan standar Rp7.800 rupiah. "Lalu dengan standar ini, apakah orang yang hidup bahkan dengan Rp10 ribu  perhari, dapat dikategorisasikan tidak miskin?" kata Fadli.

Jika standar BPS itu digunakan,maka angka kemiskinan berkisar 12 persen atau sekitar 30 juta jiwa. Tapi, kalau menggunakan standar internasional, lebih 100 juta jiwa rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Lebih dari 3 kali lipat data statistik BPS. "Inilah akrobat data pemerintah yang seringkali rakyat tak ketahui," kata Fadli.

Perbedaan standar ini,  membuat seolah-olah secara statistik angka kemiskinan di Indonesia turun dan rendah. Turunnya angka kemiskinan yang ada bisa jadi bukan karena suksesnya kebijakan pemerintah, melainkan karena rendahnya standar garis kemiskinan itu.

Fadli menambahkan, peningkatan efektivitas belanja sosial  memang harus dilakukan sejak lama. Apalagi alokasi belanja sosial sangat berpotensi diselewengkan dan sedikit yang tersalurkan pada rakyat kecil.  "Barangkali pemerintah juga tahu bahwa potensi perburuan rente (rent seeking) di belanja sosial ini cukup besar. Apalagi menjelang Pemilu.  Jadi,ini bukanlah terobosan," kata Fadli. (umi)

4 Pria Terkapar Babak Belur di Depan Polres Jakpus, 14 Anggota TNI Diperiksa
Sidang Lanjutan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2024 di MK

Sidang Sengketa Pilpres, MK Pertimbangkan Hadirkan Mensos hingga Menkeu

Kubu 01 dan 03 meminta izin ke MK agar bisa menghadirkan sejumlah menteri dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024