PPP Sarankan Presiden Tak Lakukan Reshuffle

Arwani Thomafi PPP
Sumber :
  • Antara/ Rosa Panggabean

VIVAnews - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet dalam sisa waktu kepemimpinannya yang tinggal tidak lebih dari dua tahun. Menurutnya, apabila reshuffle dilakukan sekarang melainkan justru akan memunculkan kegaduhan politik, bukan akan mengefektifkan pemerintahan.

"Reshuffle tidak akan efektif dan akan menambah hiruk-pikuk politik. Dikhawatirkan upaya reshuffle itu tidak fokus dalam perbaikan kinerja," kata Ketua DPP PPP, M Arwani Thomafi, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis, 3 Januari 2013.

Dewan Pertimbangan Presiden dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menerbitkan laporan evaluasi kabinet, yang menyatakan bahwa kurang dari 10 kementerian mempunyai serapan anggaran di bawah 65 persen. Presiden pun memberi waktu bagi para menterinya untuk memperbaiki kinerja selama tiga bulan mendatang, terutama menteri yang mendapatkan nilai rapor merah itu.

Menurut Arwani, langkah Kepala Negara itu sudah tepat. Perbaikan kinerja para menteri akan membawa hasil yang lebih efektif dan lebih terukur, soliditas kabinet di sisa waktu pemerintahan pun akan lebih terjaga.

"Namun semua kembali kepada hak prerogatif Presiden. Prinsipnya, kabinet pemerintahan SBY ini harus khusnul khotimah (berakhir dengan baik)," pungkas Sekretaris Fraksi PPP DPR RI itu. (adi)

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya
Salwan Momika Bakar Al-Quran

Pembakar Al-Quran Salwan Momika 'Diusir' dari Swedia, Kini Pindah ke Norwegia

Salwan Momika, seorang pria yang dahulu beragam Islam namun berpindah keyakinan menjadi Kristen asal Irak, mengatakan bahwa dia telah meninggalkan Swedia dan tiba di Norw

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024