- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews -- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum minta maaf atas pernyataan Sutan Bhatoegana, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, yang dianggap melecehkan mantan presiden RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
"Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sebagai bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, dan sebagai pengagum Gus Dur, saya menyampaikan permohonan maaf kepada almarhum Gus Dur, keluarga, pengikut dan warga NU," ujar Anas dalam pesan tertulis kepada VIVAnews, Selasa 27 November 2012.
Menurut Anas, meski Sutan Bhatoegana saat itu bicara sebagai individu dalam suatu forum diskusi di DPR, namun ia tak bisa dipisahkan dari Partai Demokrat. Saat itu Bhatoegana mengatakan semua pemerintahan punya masalah, termasuk Gus Dur. Oleh sebab itu Gus Dur turun di tengah jalan.
Bhatoegana pun mengungkapkan penyesalannya kepada Anas atas ucapannya itu. "Sutan sudah menyampaikan kepada saya bahwa dia tidak bermaksud menghina dan merendahkan Gus Dur," kata Anas.
Bagi Anas, Gus Dur merupakan sosok pemimpin yang layak dihormati dan dimuliakan. "Gus Dur adalah mantan presiden, guru bangsa, ulama besar, dan cendekiawan terkemuka, bukan saja di Indonesia tetapi juga di dunia internasional," ujar Anas.
Anas pun mengajak semua pihak mengembangkan dan mengamalkan pemikiran dan ajaran Gus Dur yang bermanfaat, guna memajukan bangsa. "Gus Dur adalah bagian yang terhormat dalam sejarah perjalanan Indonesia," kata dia.
Sebelumnya, Sutan Bhatoegana dituntut untuk minta maaf atas pernyataan dia soal lengsernya Gus Dur yang disebabkan kasus korupsi. Pernyataan Sutan tersebut dianggap tak mendasar.
"Sutan Bhatoegana telah melecehkan almarhum Gus Dur. Gus Dur lengser sebagai presiden RI keempat karena krisis politik kebangsaan dan krisis politik bernegara saat itu, bukan korupsi," kata Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Cabang Kota Pontianak, Hasan Basri, Senin 26 November 2012.
Sementara terkait isu korupsi yang pernah menerpa Gus Dur di masa kepresidenannya, hal itu tak pernah terbukti. Kejaksaan Agung bahkan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan, dan Gus Dur dianggap bersih atau tidak bersalah. (eh)
Indonesia Establishes Task Forces for Business Human Rights
The Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has established national and regional task forces to anticipate human rights violations experienced by the public in t
