- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan tiga kementerian ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kongkalikong APBN. Partai Keadilan Sejahtera berharap, laporan ini bukan manuver politik.
"Bukan manuver politik untuk mencari legitimasi bagi reshuffle kabinet," kata Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Selasa 20 November 2012.
Hidayat menambahkan, bila reshuffle yang merupakan hak prerogatif Presiden dikotori oleh manuver semacam itu, akan memperpanjang kontroversi tentang hak prerogratif yang belum reda dari kasus grasi kepada gembong narkoba.
Salah satu kementerian yang disebut-sebut dilaporkan adalah Kementerian Pertanian, di mana menterinya, Suswono Yudohusodo merupakan kader PKS. Terkait ini, Hidayat mempersilakan KPK memanggil yang bersangkutan. "Pak Suswono sudah nyatakan berani, kapan saja diundang KPK," ujarnya.
Namun, dia mengingatkan agar laporan Dipo Alam sebaiknya disertai bukti valid. "Bukan aduan sepihak atau surat kaleng," kata Hidayat.
Sebelumnya, mendatangi Gedung KPK Rabu malam, 14 November 2012. Saat melaporkan tiga kementerian, Dipo tampak didatangi ajudannya yang membawa satu bundel dokumen. (asp)