- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, kembali menyampaikan surat kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. Surat tersebut dia serahkan Senin kemarin, 12 November 2012, sekitar pukul 09.00 WIB.
Isi surat itu, rupanya merevisi laporan Dahlan sebelumnya pada 7 November 2012. "Kami menerima surat, isinya adalah revisi terhadap nama-nama yang dilaporkan," kata Ketua BK M. Prakosa di Gedung DPR, Selasa.
Gara-gara ralat ini, BK akan memanggil Dahlan usai reses untuk menjelaskannya.
Ralat itu, kata Prakosa, berkaitan dengan laporan Dahlan tentang nama-nama anggota Dewan yang dia tuduh telah memeras sejumlah BUMN. Dalam laporan yang terakhir, tak ada tambahan nama baru tapi hanya penggantian beberapa nama. Siapa saja mereka, Prakosa enggan mengungkapkannya.
"Revisi itu adalah perubahan nama-nama. Tidak ada tambahan baru. Ada pengurangan dan tidak ada penambahan," kata dia. "Revisinya terhadap lima nama anggota Dewan yang disampaikan Rabu lalu."
Dahlan beralasan, demikian dijelaskan Prakoso, dia meralat nama karena informasi yang diperoleh sebelumnya ternyata keliru.
Tak hanya memanggil Dahlan, pada Senin pekan depan BK juga akan memanggil tiga direktur perusahaan BUMN yang disebut Dahlan dalam laporannya Senin lalu. "Kami akan menggelar sidang etik, mulai dari pemanggilan tiga direktur yang sudah disebut serta nama-nama anggota Dewan yang terkait," kata Prakoso.
Selain itu, Prakosa menerangkan sama seperti sebelumnya, laporan yang kedua ini pun tak disertai bukti-bukti yang kongkret. "Yang disampaikan itu nama dan peristiwa, tidak ada bukti apapun. Ini kan yang menyampaikan menteri, tentunya asumsi kami Beliau punya bukti yang kuat. Jarang pejabat tinggi menyampaikan sesuatu tanpa bukti. Oleh karena itu kami berharap Dahlan membawa bukti." (kd)
Pilgub Sumut 2024, Edy Rahmayadi Ambil Formulir Pendaftaran ke PDI Perjuangan
Gubernur Sumut periode 2018-2023, Edy Rahmayadi diwakili tim pemenangan mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Gubernur Sumut 2024, di Kantor DPD PDIP Sumut.
