- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews – Ketua DPR Marzuki Alie telah menerima laporan dari Badan Kehormatan DPR terkait lima nama oknum DPR yang diduga meminta jatah ke BUMN. Kelima oknum itu merupakan nama susulan yang diserahkan Menteri BUMN Dahlan Iskan selain dua nama lainnya yang sudah dilaporkan lebih dulu.
“Kemarin saya dapat laporan dari BK, (surat Dahlan) menyebutkan lima nama,” kata Marzuki di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 9 November 2012. Surat Dahlan Iskan kepada BK DPR itu berisi laporan dan kronologi terkait peristiwa pemerasan yang melibatkan kelima nama oknum DPR itu.
“Namun surat itu tidak menyebutkan ada serah terima uang,” ujar Marzuki. Kronologi yang dipaparkan Dahlan, menurutnya, menceritakan tentang satu kali pertemuan antara lima anggota DPR dengan direksi BUMN. “Tapi tidak ada bukti. Minta jatah pun untuk apa kita tidak tahu,” ujarnya.
Marzuki pun menyayangkan pernyataan Dahlan Iskan yang menurutnya justru hanya membuat kegaduhan politik. “Menurut (Ketua BK DPR) Pak Prakosa terlalu gegabah. Padahal tidak ada fakta,” ujar politisi Demokrat.
Marzuki pun menyarankan agar Dahlan melaporkan hal-hal terkait pemerasan BUMN ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kalau ada masalah hukum, sebaiknya ke KPK, jangan dibesarkan di media massa,” kata dia.