- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Satu persatu anggota DPR mengkritisi Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan terkait ucapannya soal oknum legislator yang memeras perusahaan milik negara. Anggota Komisi Hukum DPR Didi Irawadi Syamsudin menilai ucapan Dahlan itu bisa jadi bumerang.
"Reputasi dan kredibilitas Dahlan Iskan jadi pertaruhan, kalau ternyata hanya sekadar isapan jempol belaka," kata politisi asal Fraksi Demokrat itu, Jumat 2 November 2012.
Apalagi, jika Dahlan tidak segera melaporkan daftar oknum legislator itu ke penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik, imbuh Didi, akan menilai bahwa apa yang telah disampaikan Dahlan ternyata isapan jempol.
Didi pun mendesak Dahlan segera melaporkan tuduhannya itu ke KPK sebab dugaan pemerasan BUMN merupakan domain KPK, sehingga penegak hukum ini bisa memprosesnya secara hukum. Jika Dahlan menunggu panggilan resmi DPR untuk membuka siapa-siapa yang memeras BUMN, "Itu keliru."
Sebagai pejabat negara, Dahlan harus jadi teladan bagi publik untuk mematuhi hukum dengan melaporkan oknum DPR yang diketahui meminta jatah alias upeti dari perusahaan-perusahaan negara.
Selain itu, Dahlan juga bisa dicap tak searah dengan misi pemerintah untuk memberantas korupsi jika tak segera melaporkan kasus ini.
Sebelumnya, Dahlan menyebut ada ke beberapa perusahaan negara yang ada di bawah koordinasinya. Meski dia tak menyebutkan secara rinci berapa jumlah anggota DPR dari daftar yang dia punya. (umi)