- Antara/ Yusran Uccang
VIVAnews – Fraksi Hanura bersikukuh menolak Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional. Hanura berpendapat RUU Kamnas berpotensi membelenggu hak-hak rakyat sipil, serta melanggar hak asasi manusia dan demokrasi.
“Oleh sebab itu Fraksi Hanura menolak RUU Kamnas,” kata anggota Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin Suding, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 23 Oktober 2012.
Suding menegaskan, lobi-lobi yang dilakukan Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin terkait RUU Kamnas sama sekali tidak berpengaruh terhadap sikap dan keputusan Fraksi Hanura terhadap RUU tersebut.
Hanura bahkan heran dengan sikap ngotot pemerintah untuk meloloskan RUU Kamnas. “RUU itu kan sudah pernah dikembalikan ke pemerintah, dan pemerintah malah kembali mengajukannya ke DPR tanpa ada perubahan. Jadi kenapa pemerintah, dalam hal ini TNI, begitu ngotot menggolkan RUU Kamnas,” kata Suding.
Suding menyatakan, salah satu contoh mengapa RUU Kamnas mengancam demokrasi adalah karena di dalam draf RUU tidak dijelaskan dalam kondisi seperti apa TNI diperbolehkan untuk mengambil tindakan saat terjadi konflik. “Maka dikhawatirkan terjadi benturan antara TNI dan kepolisian dalam hal keamanan,” ujar dia.
Upaya Yakinkan DPR
Pemerintah melalui Wamenhan memang telah menemui fraksi-fraksi di DPR secara terpisah untuk melobi pembahasan RUU Kamnas. Sjafrie menjamin RUU Kamnas tidak akan bertabrakan dengan undang-undang lainnya seperti UU Penanganan Konflik Sosial dan UU Intelijen.
“Undang-undang ini memberikan konektivitas mengenai apa yang harus dijaga sebagai rambu-rambu, dan apa yang harus dilaksanakan sebagai navigasi,” kata Sjafrie.
RUU Kamnas juga mencakup poin tentang pengawasan, baik dari eksekutif, legislatif, sampai masyarakat. “Legislatif mengawasi melalui proses politik, pemerintah mengawasi proses penyelenggaraan sistem Kamnas secara keseluruhan dalam mengimplementasikan semua UU yang sudah diratifikasi,” kata dia.
Sejauh ini, penolakan terhadap RUU Kamnas datang dari dan Fraksi Hanura, sementara belum memastikan sikapnya. Di pihak lain, enam fraksi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi – Demokrat, Golkar, PKS, PAN, PPP, PKB – telah sepakat untuk . (umi)
Dilarikan ke Rumah Sakit, Parto Patrio Jalani Operasi
Ternyata setelah dibawa ke rumah sakit, Parto Patrio pada hari ini, Rabu 24 April 2024, menjalani operasi.
