PDIP Tolak Penerapan Sistem Informasi Politik oleh KPU

Megawati membuka Rakernas PDIP
Sumber :
  • Antara/Andika Betha

VIVAnews - Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan dan anggota Komisi 2 Bidang Hukum DPR-RI, Arif Wibowo, memastikan partainya sepakat menolak ketentuan KPU yang menerapkan Sistem Informasi Politik (Sipol) secara online, menjadi syarat lolosnya partai dalam proses verifikasi oleh KPU.

"Partai kami menolak Sipol dijadikan syarat administrasi dalam proses verifikasi karena tidak ada satupun undang-undang pemilu yang mengatur secara spesifik soal itu," kata Arif di Rakernas DPP PDI-P di Surabaya, Sabtu, 13 Oktober 2012.

Ia menyebut, peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 hanya mengatur secara samar soal sistem informasi partai. Kemudian belum pernah ada pelatihan soal Sipol bagi partai untuk menggunakan sistem portal itu.

Menurutnya, penerapan Sipol sebagai syarat verifikasi partai akan banyak membawa kerugian dan tidak sesuai dengan sejumlah aturan pemilu dan kedaulatan bangsa.

"Contohnya, jumlah kepengurusan di Partai PDI-P adalah 264 orang, dengan menerapkan Sipol, data itu terus berubah-ubah. Kemarin, kita lihat dengan penerapan Sipol malah jumlahnya menjadi 714 dan terbaru, tadi malam jumlahnya bertambah menjadi 1.000 lebih," jelasnya.

Karena itu, Sipol jelas merugikan. Dan Arif mencontohkan, akibat hal itu, keterwakilan perempuan di partainya terus merosot.

"Prosentase anggota perempuan partai kami turun dari ketentuan minimal 30 persen, itu akibat Sipol yang tidak tepat," katanya.

Partainya juga menyoroti, bahwa masuknya Sipol karena ada campur tangan dan adanya pendanaan lembaga asing. Seliain itu, tidak sesuai dengan sejumlah aturan termasuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang mengatur sumber pendanaan pemilu dan partai politik yang harus berasal dari APBN dan dalam negeri. Bisa dipertanyakan kemandirian karena berpeluang adanya intervensi pihak asing.

"Jika dipaksakan sebagai syarat verifikasi, kami akan melakukan
judicial review ke Mahkamah Agung," tegas Arif. Sipol harusnya dipakai sebagai alat bantu membagi informasi ke masyarakat dan tidak menjadi syarat verifikasi parpol.

Terkait kegiatan Rakernas yang membahas persiapan pemilu 2014, Arif menambahkan, PDIP akan melakukan seleksi ketat terhadap kader dan anggota perorangan yang akan menjadi caleg maupun calon pemimpin daerah.

Dalam rapat bahasan, sedang dirumuskan model perekrutan baru bagi para caleg dan calon kepala daerah agar selanjutnya keberadaan mereka lebih berdampak pada pemenangan pemilu dan sesuai dengan garis ideologi PDIP.

Menakar Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026, Ada Berapa Tahap Lagi?
Pihak Rusia keluarkan potret pelaku ISIS terorisme di Moskow

Marah Anggotanya Disiksa, ISIS Rilis Video Ancam Bunuh Presiden Putin: Berhenti Siksa Anggota Kami!

Kelompok teroris ISIS baru saja telah merilis sebuah video teror yang mengancam Rusia dan Presiden Vladimir Putin karena menyiksa para anggotanya saat berada di dalam tah

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024