- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir menilai ada pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan dibalik rencana DPR merevisi Undang-undang KPK untuk tebar pesona.
Padahal untuk merevisi UU di DPR tidak terlepas dari peran pemerintah.
"Misalnya Menkumham, tanpa ada dia mana bisa kita bahas undang-undang. Tapi pas datang dia bilang tidak setuju. Datang lagi Wamenkumhan bilang ini menodai keadilan rakyat, ini aneh," kata Nudirman dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 29 September 2012.
Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, semua fraksi di komisi III DPR belum menyampaikan pendapat terkait revisi UU KPK. Bahkan Ia sendiri belum membaca draf resmi revisi UU KPK. Akan tetapi, beberapa pihak sudah gencar menyerukan suara menolak revisi UU KPK di DPR.
"Saya nggak tahu iblis dari mana seolah-olah ada yang menebar isu. Kondisi ini siapa yang diuntungkan untuk menebar pesona," ujar Nudirman.
Meski begitu, fraksi Golkar secara tegas mendukung kewenangan KPK untuk diperkuat. "KPK minta kewenangan kita kasih, mau apa kita kasih tambahan," imbuhnya.
Sementara anggota komisi III dari fraksi PKS, Indra menegaskan, PKS adalah satu-satunya partai yang menolak untuk merevisi UU KPK. Menurutnya, beberapa materi dalam revisi UU KPK tidak memungkinkan untuk direvisi. Malah justru mempreteli kewenangan KPK, bukan justru memperkuat KPK.
"PKS melihat korupsi sebagai extraordinary crime. Ada upaya melemahkan di pasal 6A. Ada penghilangan kewenangan penuntutan, ini kan melemahkan. Yang harus kita lakukan adalah penguatan support sistem bukan sebaliknya," ujar Indra.
Peneliti Pukat UGM Oce Madril menilai komitmen anggota dewan menyikapi revisi UU KPK ini ibarat sekarang bicara kedelai besok tempe. Kemarin setuju revisi UU KPK tapi sekarang justru sebaliknya.
"Ini ada motif mulai membatasi, saya khawatir nanti seperti KPKN yang dilucuti kewenangannya, akhirnya dibubarkan," kata Oce. (umi)
Partai Gelora Tak Sudi Jika PKS Gabung Prabowo, Begini Penjelasan Fahri Hamzah
Salah satu pentolan Partai Gelora Fahri Hamzah menyinggung sebaiknya PKS berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
