- Antara/ Ujang Zaelani
VIVAnews – Pekan lalu, Partai Keadilan Sejahtera mengumumkan di tubuhnya, termasuk rotasi di Fraksi PKS yang merupakan kepanjangan tangan Dewan Pimpinan Pusat PKS di DPR. Hidayat, salah seorang petinggi fraksi itu di DPR, menegaskan bahwa struktur baru Fraksi PKS itu akan bergerak cepat.
Sejumlah isu yang menjadi sorotan publik segera mereka tanggapi, tak terkecuali soal film Innocence of Muslims yang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam, termasuk di tanah air. Fraksi PKS segera memangggil Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel, guna membahas hal tersebut.
Fraksi PKS juga menggelar silaturahmi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan. Nahdlatul Ulama mendapat giliran pertama. Keduanya telah menggelar pertemuan semalam. Hasilnya: menghukum mati koruptor. Berikutnya, Fraksi PKS juga akan bertemu dengan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi).
“Saya sebagai pimpinan baru Fraksi PKS ingin mengembangkan politik berbasis silaturahmi. Oleh karena itu kami bersilaturahmi dengan Pengurus Besar NU untuk meminta masukan,” kata Hidayat kepada VIVAnews, Jumat 28 September 2012.
Silaturahmi dengan ormas dipandang Hidayat penting sebagai salah satu cara fraksi untuk mengetahui aspirasi masyarakat. “Fraksi harus memperjuangkan aspirasi bangsa, dan ormas terdiri dari sejumlah besar warga bangsa. Maka kami meminta arahan dari mereka,” ujar mantan Ketua MPR itu.
Ia menegaskan, wajib untuk menjalin komunikasi intensif antara ormas dan partai politik. “Tidak hanya menjelang pemilu atau pilkada, karena akselerasi harus terus dilakukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang di parlemen,” kata Hidayat.
Terkait soal RUU itu pula, Fraksi PKS melakukan gebrakan dengan mengumumkan tegas penolakannya terhadap revisi UU KPK. Fraksi PKS bahkan sampai merasa perlu menggeser anggotanya yang menjadi Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR saat ini, demi mementahkan revisi UU KPK yang sudah berada di tangan Badan Legislasi DPR.
“Fraksi PKS sampai pada kesimpulan bahwa kami tidak akan melanjutkan pembahasan revisi UU KPK. Keputusan PKS ini akan dikawal lebih lanjut oleh Bung Muzzammil,” ujar Hidayat. Al Muzzammil Yusuf adalah Wakil Ketua Komisi III DPR yang baru. Ia mendapat misi khusus: menghentikan revisi UU KPK yang drafnya saat ini dianggap melemahkan KPK.
“Kami tegaskan, PKS adalah satu-satunya fraksi yang belum menandatangani draf RUU KPK karena memintanya dikaji ulang. KPK tidak boleh diperlemah. Revisi UU KPK hanya boleh dilakukan untuk memperkuat KPK,” kata Hidayat.
Jasad Pria Ditemukan di Gunung Galunggung Tasikmalaya
Jasad Pria Sudah Menjadi Tulang Belulang Ditemukan di Kaki Gunung Galunggung Tasikmalaya.
